Pengamat sebut kunker DPR hanya lahan cari proyek
Merdeka.com - Belum efektifnya kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPR RI, disesalkan oleh peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.
Dia menilai, kunjungan kerja itu seringkali hanya dijadikan lahan untuk mencari proyek, bagi para anggota DPR RI di sejumlah daerah kunker yang dikunjunginya.
"Kunker DPR lebih banyak dilakukan untuk meninjau proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah," ujar Lucius saat dihubungi, Selasa (17/5).
Lucius menilai, kunker anggota DPR yang kerap dilakukan tanpa perencanaan matang, mengakibatkan output setelah kunjungan tersebut tidak relevan dengan kebutuhan sebenarnya bagi masyarakat di daerah pemilihan.
Padahal, lanjut Lucius, ada tugas lain yang semestinya bisa dilakukan anggota DPR pada saat kunker, seperti misalnya memantau pelaksanaan undang-undang, sosialisasi undang-undang, atau memberikan pendidikan politik.
"Selain itu, para anggota dewan itu sebenarnya juga bisa melakukan pengawasan APBN, di daerah yang menjadi lokasi kunjungannya tersebut. Jadi tidak melulu mengunjungi lokasi proyek atau calon lokasi proyek saja," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa
Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaTerusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang
Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca SelengkapnyaApa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaJelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat
Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.
Baca Selengkapnya