Merdeka.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai meskipun Presiden RI sekarang berlatar belakang militer dan telah membuat demokrasi jauh lebih baik dari pada zaman orde baru, tidak lantas stigma yang melekat pada presiden militer itu lepas begitu saja. Menurutnya, masih banyak tindakan-tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melanggar HAM terutama di daerah-daerah. Oleh sebab itu, masyarakat tidak mungkin bisa melupakan bagaimana militer itu memimpin.

"Itu sama saja seperti memberikan penghargaan pada BJ Habibie tentang kebebasan pers tapi dia sendiri pelaku utama pengerusakan kantor Majalah Tempo," kata Ikrar di Wisma Antara, Selasa (12/2).

Dia pun mempertanyakan survei 'young intellectual opinion' yang dilakukan dalam rangka mengukur calon presiden (Capres) dari sepuluh tokoh kalangan militer. Dalam survei tersebut mereka mengambil sampel mahasiswa di universitas negeri di Indonesia.

"Saya bukan tidak setuju atas hasil survei mereka tapi saya mempertanyakan kenapa sampelnya mahasiswa di universitas negeri, memang pada waktu meruntuhkan orde lama mahasiswa adalah sahabat militer tapi militer itu juga diruntuhkan oleh mahasiswa pada era 98, ini kan agak aneh," ujarnya.

Ikrar menjelaskan banyak tokoh militer yang sebenarnya mampu dan mempunyai integritas untuk menjadi presiden. Bukan berarti pula jika presiden dari kalangan militer akan memberangus demokrasi di Indonesia.

"Di mata masyarakat, di mata mahasiswa citra militer itu brutalisme, citra non-demokrasi, mereka harusnya jadi kesatria saja di Indonesia bukan sebagai pemimpin bangsa," imbuhnya.