Merdeka.com - Penunjukan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menangani pengembangan program lumbung pangan nasional atau food estate oleh Presiden Joko Widodo dinilai jadi kekeliruan dalam birokrasi modern.

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai, keputusan tersebut merupakan kekeliruan karena dalam pandangan birokrasi modern tugas, wewenang, maupun otoritas dari Menhan terkait pertahanan, kekuatan, kapasitas militer dan ancaman tantangan gangguan pada pertahanan negara bukan persoalan lahan maupun pangan.

"Jadi yang lebih keliru besar adalah yang memerintahkan Prabowo untuk mengurusi pangan, yaitu Presidennya. Jadi dalam konteks ini ada dua orang yang keliru besar Prabowo dan Jokowi," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (15/7).

Menurutnya, tugas dan kewenangan untuk mengurusi lumbung pangan adalah Menteri Pertanian, sebagai kementerian yang sudah jelas tugas dan fungsinya. Termasuk kemampuan yang cukup untuk membangun lumbung pangan baru di Kalimantan.

"Nah karena itu tidak sesuai dengan prinsip birokrasi modern maka analisisnya meyakinkan kesimpulan bahwa kebijakan tersebut mengandung area deal politik atau unsur politik. Ada semacam transaksi tertentu diantara Jokowi dan Prabowo. Tetapi tidak bisa diungkap ke publik," tuturnya.

Sebagai analisis sosial politik, Ubed mencurigai terdapat kesepakatan yang dilakukan antara Jokowi dan Prabowo dari apa yang ditunjukan kepada publik. Terindikasi pada intensitas yang tinggi dari pertemuan antara keduanya dan tidak adanya protes keras dari Menteri Pertanian.

"Ilmuwan sosial hanya bisa membaca dari fenomena empirik dan makna dari perilaku yang mereka pertunjukan. Dari sisi itu nampaknya memang terlihat sudah ada kesepakatan politik sebelumnya diantara mereka," jelasnya.

"Terlebih, kebijakan tersebut juga menambah daftar kekacauan tata kelola pemerintahan saat ini. Hal ini berbahaya di tengah situasi pandemi Covid-19 dan di tengah krisis ekonomi yang semakin parah," tambah Ubed.

Dia pun menyayangkan atas sikap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang tidak melontarkan protes atas keputusan Prabowo mengelola lumbung pangan

"Menteri pertanian diem aja, tidak melawan atau protes atau mempertanyakan kebijakan tersebut. Padahal yang dikerjakan Prabowo atas perintah Jokowi itu adalah seharusnya pekerjaan Menteri Pertanian," terangnya.

Jokowi Dinilai Ingin Kritik Mentan

Senada dengan Ubed, pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai keputusan itu tetap tidak tepat. Karena tidak sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari setiap masing-masing menteri.

"Keputusan itu tidak tepat, Mengapa tidak tepat. Karena untuk urusan pertanian perkebunan pangan itu sudah ada Menteri Pertanian lah. Jadi seperti Menteri Pertanian ini tidak dipercaya untuk mengelola pangan," terangnya saat dihubungi merdeka.com.

Menurutnya, persoalan lumbung pangan itu sudah jelas sekali tupoksinya dipegang oleh Mentan. Sebagaimana tugas yang telah dulu disusun oleh Presiden sendiri.

"Jadi saya tidak mengerti maksudnya. Apa hanya menasehati atau memang menyindir Mentan? Karena tidak mampu mengelola pangan, jadi banyak ini spekulasinya," tuturnya.

"Apalagi setiap pelantikan Presiden itu kan sudah membagi tupoksinya masing-masing. Jadi kalau seperti ini apakah memang benar ini diragukan kinerja dari Menteri Pertanian? Apakah ini dicabut tupoksi atau seperti apa," tambahnya.

Reshuffle Dulu Baru Tepat

Senada dengan hal itu, Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai kebijakan tersebut terjadi saling tumpang tindih kewenangan antara pertahanan dan pertanian.

"Jadi kebijakan itu saya bisa katakan saling tumpang tindih, Presiden tertukar antara tugas menteri-menterinya itu," sebut Syarwi.

Menurutnya, apabila keputusan Presiden menunjuk pengelola lumbung pangan di tangan Menhan. Dia menyarankan lebih baik melakukan reshuffle terlebih dahulu dan menukar posisi.

"Jadi lebih baik reshuffle dulu ditukar Prabowo ke menteri pertanian, Syahrul pindah ke Menteri Pertahanan. Jadi di tuker saja, karena itu konsekuensi logisnya akibat keputusan ini," katanya.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada Presiden supaya mampu tempatkan tupoksi pekerjaan menteri secara tepat dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"Apalagi sekarang kita sudah lihat banyak sekali menteri-menteri yang bekerja di luar tupoksinya di luar dari kewenangannya. Ini logikanya terbalik," tuturnya.

"Mana ada menteri pertahanan di luar negeri sana mengurusi pertanian mana ada. Jadi jangan dibuat logika yang menukar pemahaman publik, di Amerika menteri pertahanan itu tidak pernah mengurusi sawah atau pertanian," tutupnya.

Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasan memilih Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menggarap lumbung pangan nasional. Menurutnya, tugas Menhan bukan hanya mengurusi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Namun, dia mengungkapkan, Menhan juga bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan. Terlebih, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah memperingatkan akan adanya krisis pangan.

"Yang namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," jelas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (13/7).

"Ini sudah disampaikan Menhan dengan hitung-hitungan cost berapa, anggaran berapa, dalam membangun food estate yang ada di Kapuas dan Pulang Pisau (lokasi lumbung pangan di Kalimantan Tengah)," sambungnya.

Lumbung pangan ini dibangun untuk memproduksi cadangan pangan yang dibutuhkan apabila terjadi krisis. Meski proyek lumbung pangan dipimpin oleh Prabowo, Jokowi memastikan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) juga akan dilibatkan.

"Tapi tetap Mentan kan juga back di situ. Nanti urusan pertanian yang lain, pangan yang lain ya tetap Mentan," terangnya.

Jokowi menuturkan lumbung pangan di Kalimantan Tengah tidak hanya memproduksi beras saja. Nantinya, lumbung pangan itu dapat memproduksi jagung dan cabai.

"Sehingga nanti kalau misalnya kekurangan beras ya tanam padi. Kalau kekurangan jagung ya tanam jagung. Kemarin sudah kita cek, jagung bisa, padi bisa. Cabai, tanam di situ," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia memastikan, lahan untuk menggarap lumbung pangan di Kalimantan Tengah bukanlah gambut. Jokowi meyakini lumbung pangan ini tidak akan mengganggu lingkungan sekitar.

"Itu di luar gambut dan saya kira enggak akan mengganggu lingkungan yang ada. Kita tahu gambut di mana titiknya, mana yang gambut, sedalam apa, ada semua," tutupnya.