Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merampungkan rapat terkait daftar pemilih tambahan atau DPTb. Hasilnya, diakui masih ditemukan kendala, khususnya areal perusahaan yang berlokasi di pelosok dengan jumlah pegawai mencapai ribuan.

"Umumnya, pegawainya tidak berasal dari lokasi perusahaan itu. Misal di teluk Bintuni Papua Barat. Dari 8.000 pegawainya, sebanyak 6.000 itu warga luar daerah tersebut dan jarak perusahaannya itu jauh dari perkampungan sekitar," kata Komisioner KPU Viryan Aziz di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (21/2).

Lihat juga berita tentang KPU di Liputan6.com

Eksesnya, KPU wajib memikirkan bagaimana hak pilih mereka tetap terjamin. Solusi dihadirkan sementara, adalah membentuk TPS di tempat tersebut.

"KPU akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar ada pembahasan bersama dan solusi bersama yang menjadi kebijakan kita menyelesaikan persoalan ini," jelas Viryan.

Viryan menyimpulkan, jumlah pemilih tambahan di tiap TPS diperkirakan bisa melebihi angka 2 persen. Padahal beleid menyebut pencetakan surat suara untuk DPTb tidak lebih dari angka tersebut, dengan penyesuaian jumlah DPT.

"Jadi DPT ditambah 2 persen, tapi sementara di beberapa titik, pemilih DPTb jumlahnya besar misalnya perusahaan. Pertanyaannya surat suaranya dari mana? Ini masih jadi kendala yang KPU coba carikan jalan keluarnya," jelas Viryan.

KPU memiliki sejumlah opsi dari kendala itu, di antaranya pemilih tambahan bisa dialihkan ke TPS lain. Atau KPU akan membuat TPS baru. Namun opsi itu masih dibahas lebih lanjut.

Pemilu serentak 2019 kurang dari dua bulan lagi. KPU masih terus merampungkan sejumlah kendala yang ada.

Data sementara KPU, hasil rekapitulasi DPTb secara nasional berdasarkan laporan KPU Provinsi, sampai dengan tanggal 17 Februari terdata sebanyak 275.923 pemilih DPTb. Jumlah tersebut sudah direkap dengan di 87.483 TPS, 30.118 desa/kelurahan, 5.027 kecamatan, dan 496 kabupaten/kota.

Reporter: Muhammad Radityo

Sumber: Liputan6.com