Merdeka.com - Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, M Taufik melihat bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak 2019 di wilayah DKI Jakarta masih memprihatinkan. Menurutnya, masalah DPT ini amburadul.

"Saya sudah konfirmasi ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) soal DPT yang istilahnya amburadul," kata Taufik saat diskusi 'DPT Pilpres kredibel atau bermasalah' di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jl HOS Cokroaminoto No 93, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu menambahkan, ada sekitar ribuan warga Jakarta yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya dan tak bisa memilih pada 17 April 2019.

"Temuan ribuan DPT bermasalah ini sangat prihatin, karena data dari penetapan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke dua (DPTHP-2) masih berantakan," ujarnya.

Taufik menerangkan, dari hasil penyisiran DPTHP-2, pihaknya menemukan banyak keanehan. Di mana satu TPS di RT/RW setempat hanya terdapat satu orang pemilih warga asli.

"Misalnya, di TPS 104 RT 15 RW 07 Cilandak. Masa' jumlah pemilih cuma satu orang. Warga yang lain ke mana? Belum lagi, ada jumlah RW 22, padahal di situ RW-nya hanya 11. Dugaan saya, ini menjurus kecurangan," ujar Taufik.

Taufik mengungkapkan, data resmi DPTHP-2 yang di cermati timnya masih penuh kejanggalan. Taufik mendesak KPU menyelesaikan masalah DPT untuk menghindari kecurangan pemilu. Dia mengingatkan, bahwa menghilangkan hak demokrasi warga pada 17 April 2019 bisa pidana.

"Saya minta KPU secara berjenjang merapikan ini. Tak ada alasan waktu. KPU fokus saja perbaiki data pemilih. Tidak mungkin satu RT pemilihnya satu orang atau 4 orang. Kami sudah telusuri. Saya meyakini, ini jumlahnya masih ribuan. Kami juga sudah menghubungi KPU," ucap Taufik.

Di kesempatan sama, Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja merespon soal keanehan DPT yang ditemukan tim Prabowo-Sandi. Menurutnya, ada kesalahan prosedur KPU saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).

"Ada satu kesimpulan, ada kesalahan prosedur saat coklit atau verifikasi di lapangan,"ucap Bagja.

Bagja pun mencontohkan kasus yang luput dari prosedur saat coklit. "Misalkan, 101 WNA yang masuk ke DPT akhirnya terungkap, yang anehnya kami temukan makin banyak 200 WNA masuk dalam DPT yang banyak itu di Bali," terangnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyarankan pembuatan surat suara tidak lagi bergantung pada DPT, tapi berdasarkan proyeksi.

"DPT harus tetap dimutakhirkan, DPT karakternya dinamis, DPT akan terus berubah selama ada yang meninggal, ada yang baru menjadi WNI atau sebaliknya itu makannya DPT harus terus dimutakhirkan sampai hari H. Menurut saya seharusnya surat suara tidak merujuk pada DPT, tapi berdasarkan proyeksi. Jadi DPT terus bisa dimutakhirkan," kata Titi.