Pemilu di Aceh masih diwarnai kekerasan dan politik uang
Merdeka.com - Masyarakat sipil di Aceh yang tergabung dalam Jaringan Pemilu Aceh (JPA) menilai pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) di Aceh masih diwarnai sejumlah praktik kekerasan, intimidasi dan politik uang. Sehingga tidak boleh disebutkan pileg di Aceh berjalan lancar, aman, jujur dan adil.
"Pemilu di Aceh itu masih sarat dengan praktik kecurangan, intimidasi dan praktik kekerasan lainnya, termasuk politik uang," kata anggota JPA dari perwakilan Aceh Institute, Jafar Sulaiman Ali, Jumat (11/4) pada merdeka.com dalam konferensi pers di Media Center KIP Aceh.
Elemen sipil juga sangat menyayangkan proses pemilu di Aceh yang ketiga kalinya pasca-konflik masih terjadi praktik kekerasan. Praktik politik seperti itu telah merusak pondasi demokrasi yang telah dirajut dalam bingkai perdamaian di Aceh.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan dengan adil? Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.
-
Bagaimana cara agar Pemilu damai? Pemilu yang dilakukan secara damai dapat menghasilkan keputusan yang adil dan demokratis.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Apa yang aman menjelang pemilu? Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji aman menjelang Pemilu 2024.
-
Kenapa penyelenggara pemilu Jawa Tengah harus menjaga integritas? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Bagaimana asas pemilu menjamin keadilan? Asas ini menjamin bahwa semua pemilih dan peserta pemilu akan mendapatkan perlakuan secara adil dan bebas dari kecurangan dari pihak mana saja dalam penyelenggaraan pemilu.
Dia melanjutkan, karut marutnya pileg di Aceh menyebar di berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Bahkan praktik curang itu tidak hanya dilakukan oleh caleg, tetapi juga dilakukan oleh partai politik secara masif, sistematis dan terstruktur.
Sedikitnya, Aceh Institut mencatat 3 kasus politik uang dilakukan calon DPR RI dan caleg DPR Aceh. Demikian juga ditemukan caleg DPRK Dapil 9 Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan.
Kemudian ada dari Partai Amanat Nasional (PAN) tertangkap tangan membagikan uang pada masyarakat. "Caleg dari PAN itu dilakukan antara pukul 22.00 sampai 23.00 WIB," imbuhnya.
Sementara itu caleg DPR RI didapati membagi-bagikan paket di beberapa Lapas di Banda Aceh. Dalam paket tersebut berisi uang Rp 50 ribu dan juga ada mi instan dan beberapa bahan makan lainnya.
Informasi yang berhasil dihimpun merdeka.com, paket yang beredar di dalam Lapas tersebut milik caleg DPR RI dari Partai Keadilan sejahtera (PKS) atas nama Nasir Djamil. Dimana Nasir Djamil saat ini masih menjadi anggota Komisi III DPR RI.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca SelengkapnyaMereka juga meminta penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, bekerja profesional dan adil
Baca SelengkapnyaKetua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima menyoroti banyaknya kecurangan pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDinamika yang terjadi hari ini disebut hanya terjadi di kalangan elite partai politik saja
Baca SelengkapnyaAsosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait dinamika politik di negeri ini menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca SelengkapnyaKritik terhadap pemerintah terus bermunculan dari kampus di seluruh Indonesia. Teranyar, hal itu disuarakan civitas akademika Universitas Syiah Kuala Aceh.
Baca SelengkapnyaPKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.
Baca SelengkapnyaAnies meminta Hakim MK untuk mengoreksi dugaan kecurangan selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMeskipun, sempat ada aksi massa beberapa hari di depan Gedung KPU
Baca Selengkapnya