Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, tidak ada lagi perdebatan terkait Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurutnya, jika pemerintah sudah menyamakan pikiran soal definisi terorisme, maka revisi tersebut bisa dirampungkan sebelum bulan Juni.

"Nah kalau sekarang pemerintah sudah sepakat dan satu kata rasanya nggak ada waktu lama digunakan. Tinggal melaksanakan keputusan itu sehingga kita melaksankan barangkali keputusan tingkat pertama kemudian langsung dibawa ke tingkat kedua," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5).

"Menurut hemat kami sih dalam waktu yang dikit seharusnya itu dilaksanakan. Kalau ancer-ancer Juni rasanya sudah selesai tuh," lanjutnya.

Politikus Partai Demokrat mengatakan, saat ini belum diperlukan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait tindak terorisme. Sebab, kata dia, pembahasan itu sudah hampir selesai dibahas.

"Tinggal membahas ulang saja tidak masalah. Karena dengan adanya hal-hal yang kemarin dengan pemerintah kan pasti sudah mempunyai kata sepakat untuk masalah definisi terorisme itu," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mendesak DPR untuk segera merampungkan revisi UU nomor 5 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini menyusul rangkaian teror bom di tiga gereja di Surabaya dan Sidoarjo pada Minggu (13/5) kemarin. Bom bunuh diri kembali terjadi di Mapolrestabes Surabaya, Senin (14/5) pagi.

Jokowi mengatakan apabila DPR dan kementerian terkait tak dapat menyelesaikan RUU antiterorisme pada masa sidang yang dimulai 18 Mei. Maka, dirinya akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terorisme pada bulan Juni.

"Kalau nantinya Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan saya akan keluarkan Perppu," kata Jokowi di JIExpo,Jakarta, Senin (14/5).