Pemerintah Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah Tunda Pilkada 2020

Senin, 21 September 2020 18:46 Reporter : Merdeka
Pemerintah Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah Tunda Pilkada 2020 KPU Gelar Simulasi Pemungutan Suara. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan pemerintah mendengar serta mempertimbangkan usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 yang disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah.

Adapun desakan ini muncul lantaran Pilkada dinilai dapat menimbulkan kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

"Pasti (dipertimbangkan) mereka kan punya argumentasi yang kuat punya dasar yang kuat knp perlu ditunda. Saya kira apalagi seperti ormas besar seperti Muhammadiyah dan PBNU, pemerintah akan sangat memperhatikan," ujar Donny saat dihubungi, Senin (21/9).

Dia menekankan bahwa pemerintah selalu menampung semua masukan dari sejumlah pihak terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun, hanya saja pemerintah saat ini belum memutuskan apakah Pilkada 2020 tetap digelar sesuai jadwal atau ditunda terlebih dahulu.

"Tentu saja semuanya harus didengar dan dipertimbangkan. Tapi Insya Allah tdk dalam waktu lama lagi akan diputuskan akan ditunda atau tidak dengan masing-masing konsekuensi," tuturnya.

"Saya kira pertimbangan sedang dilakukan. Semua masukan dihargai dan diapresiasi, tapi keputusan terakhir ada di pemerintah," sambung Donny.

Hingga kini, pelaksanaan Pilkada masih sesuai jadwal yakni, 9 Desember 2020. Donny mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya memiliki tiga opsi terkait waktu pelaksanaan Pilkada yakni, tahun ini, 2021, dan 2022.

Baca Selanjutnya: Pemerintah pun sependapat dengan KPU...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini