Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah kukuh PT 20 persen, pembahasan RUU Pemilu mandek

Pemerintah kukuh PT 20 persen, pembahasan RUU Pemilu mandek Lukman Edy. ©lazuardibirru.org

Merdeka.com - Pansus RUU Pemilu akan kembali melanjutkan rapat untuk memutuskan 5 isu krusial hari ini. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan pemerintah belum berubah sikap soal angka ambang batas pencalonan presiden. Pemerintah tetap ingin di angka 20 persen.

"Ya saya dapat kabar tadi malam posisi pemerintah belum berubah tetap minta presidential threshold 20 persen," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Lukman menyebut, fraksi-fraksi partai juga masih tetap di sikap masing-masing soal angka ambang batas pencalonan presiden.

"Temen-teman di fraksi tetap memiliki pendapat yang berbeda juga. Ada yang sepakat dengan usulan pemerintah, tapi sebagian lagi tetap bertahan di tanpa threshold atau 0 persen dan sebagian dorong jalan tengah 10-15 persen," jelasnya.

Dalam rapat nanti, Lukman berharap pansus bisa menyelesaikan 4 isu krusial lain terlebih dahulu sebelum memutuskan soal ambang batas pencalonan presiden.

Tujuannya agar pembahasan isu krusial lain tidak tersandera oleh isu ambang batas pencalonan presiden. 4 isu tersebut yakni, sistem pemilu, ambang batas parlemen, konversi suara dan district magnitude.

"Karena kan begitu 4 isu ini bisa diputuskan dalam rapat panja atau pansus hari ini maka tenaga-tenaga ahli kita bisa menetapkan pasal demi pasal 4 isu krusial itu," jelasnya.

"Kalau memang masih memerlukan waktu untuk lobi-lobi presidential threshold masih ada waktu sampai 20 Juli. Tapi yaitu jangan menyandera 4 isu lain," tutup Lukman.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU: Pengawasan Presiden Berkampanye Jadi Kewenangan Bawaslu

KPU: Pengawasan Presiden Berkampanye Jadi Kewenangan Bawaslu

Bahkan jika ada menteri yang cuti untuk berkampanye juga diawasi Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Kemungkinan Setelah Buka Puasa

KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Kemungkinan Setelah Buka Puasa

Dengan adanya agenda rapat pleno dua provinsi terakhir, kemungkinan penetapan Hasil Pemilu 2024 akan dilakukan malam hari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Gus Yahya Bantah Arahkan Pengurus Menangkan Prabowo-Gibran: Sejak Awal, PNBU Tak Terlibat Dukung Mendukung

Gus Yahya Bantah Arahkan Pengurus Menangkan Prabowo-Gibran: Sejak Awal, PNBU Tak Terlibat Dukung Mendukung

Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok

KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok

Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.

Baca Selengkapnya
Menteri PUPR Pastikan Pelantikan Presiden-Wapres 2024 Digelar di IKN

Menteri PUPR Pastikan Pelantikan Presiden-Wapres 2024 Digelar di IKN

Basuki juga memastikan acara peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus akan digelar di IKN.

Baca Selengkapnya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan

Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan

Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya