Pemerintah ingin Pilkada langsung serentak dan berbiaya murah
Merdeka.com - RUU Pilkada masih digodok Komisi II DPR. Pemerintah tetap pada posisi ingin kepala daerah dipilih langsung rakyat, meskipun mayoritas fraksi di DPR menginginkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengakui jika masih banyak kekurangan dalam Pilkada langsung. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan antisipasi di dalam RUU Pilkada yang sedang digodok tersebut.
"Pemerintah posisinya sampai saat ini tetap menginginkan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dipilih langsung tapi dengan perbaikan. Segala kekurangan dan kelemahan pilkada langsung, diatasi," kata Djohermansyah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9).
Misalnya soal maraknya politik uang dan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus hukum setelah terpilih. Hal ini yang akan diantisipasi dalam RUU Pilkada tersebut.
"Kemendagri catat 332 dari 524 kepala daerah kena kasus hukum. lebih dari 60 persen. Kalau kita tidak perbaiki kemudian akan terulang peristiwa yang sama. Jadi pemerintah tidak keberatan. Pilkada langsung tidak keberatan tapi dengan perbaikan. Mekanisme dana kampanye misalnya harus dibuat semurah mungkin. Kedua, pilkada supaya hemat uang negara harus dibuat secara serentak dengan dua hal itu tetap bertahan pada pilkada langsung," terang dia.
Djohermasnya mengatakan, awalnya memang pemerintah ingin Pilkada dilakukan lewat DPRD. Namun dalam perjalanannya, justru rakyat yang ingin pemilihan kepala daerah langsung.
"Awalnya sempat (ingin DPRD) karena ada tujuh alasan. Tujuh alasan faktual ditemukan. Tapi masyarakat tetap ingin langsung. Kita tetap cari jalan keluarnya kita perbaiki," imbuhnya.
Soal tarik ulurnya aturan pilkada langsung atau dipilih melalui DPRD, pemerintah hanya mengikuti aturan main di DPR. Pihaknya pun siap jika dalam pengesahannya nanti pada akhirnya kepala daerah dipilih melalui DPRD.
"Kalau usaha kita tentu ingin selesaikan pembahasan ini sudah 10 kali masa sidang sejak Juli 2012 sudah dibahas. Sekarang saat terakhir untuk selesaikan, kita tetap ingin selesaikan apalagi 2015 ada 214 pilkada yang akan kita selenggarakan. Jadi kalau kita tidak lakukan perbaikan kebijakan maka akan berhadapan dengan 214 itu dengan korupsi," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024
Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPerludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah
Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya
Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca SelengkapnyaApa yang Dimaksud dengan Pemilu? Berikut Penjelasan Lengkapnya
Pemilu adalah landasan bagi pembentukan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaCara Memperbesar Payudara dengan Tangan, Lakukan Pijatan Khusus
Memperbesar payudara bisa dengan cara alami yaitu pijatan dan olahraga.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca Selengkapnya