Pemerintah dan DPR Jamin RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP

Kamis, 16 Juli 2020 13:55 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Pemerintah dan DPR Jamin RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP Penyerahan DIM RUU BPIP ke DPR. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju mendatangi Gedung DPR, Kamis (16/7). Mereka mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang mendapat penolakan masyarakat.

Menteri yang hadir ialah Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo.

Mereka diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Azis Syamsuddin, Rachmat Gobel dan Muhaimin Iskandar.

"Kami pimpinan DPR baru saja selesai menerima wakil pemerintah atau utusan Presiden yang dipimpin bapak Menko Polhukam untuk bisa menyerahkan konsep BPIP sebagai masukan kepada DPR untuk membahas dan menampung konsep-konsep yang akan dibahas bersama atau mendapatkan masukan dari masyarakat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Politikus PDIP itu menuturkan, konsep dan isi substansi RUU BPIP berbeda dengan RUU HIP. Substansi RUU BPIP terdiri dari 7 bab dan 17 pasal yang berbeda dengan RUU HIP yang isinya 10 bab dan 60 pasal.

"Substansi pasal-pasal BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara, pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi," kata Puan.

Dia melanjutkan, DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP belum akan segera dibahas, tetapi lebih dahulu membuka kritik dan saran dari masyarakat untuk ikut mempelajari.

DPR dan pemerintah akan membahas RUU BPIP itu apabila sudah mendapat kajian dari masyarakat yang cukup. Sehingga, hadirnya RUU BPIP ini menjadi kebutuhan hukum yang kokoh pada upaya pembinaan Pancasila lewat BPIP.

Dengan begitu, kata Puan, RUU HIP yang mendapat penolakan dari masyarakat sudah di diakhiri.

"Selanjutnya DPR dan pemerintah agar setelah terjadi kesepakatan segara pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi selama beberapa minggu ini terkait dengan RUU HIP sudah dapat kita akhiri dan kita kembali hidup rukun dan damai serta bergotong royong melawan pandemi Covid-19 dan dampaknya," kata Puan.

Baca Selanjutnya: Sementara itu Menko Polhukam Mahfud...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini