Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid angkat bicara terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap dalang di balik penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Hidayat berharap Satgas tersebut tidak hanya sekedar mencari kambing hitam untuk disalahkan saja.

"Betul-betul dalam rangka penegakan hukum dan nantipun hasilnya betul-betul dia yang melakukan kejahatan teror Pak Novel Baswedan dan jangan malah itu hanya kambing hitam saja," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/1).

Ia juga berharap pembentukan tim ini tidak berkaitan dengan politik. Terutama menjelang debat Pilpres 2019.

"Mudah-mudahan ini bukan untuk kepentingan politik dan tidak untuk kepentingan politisasi tetapi betul-betul sekalipun telat adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban polisi yaitu untuk menegakkan hukum seadil-adilnya," ungkapnya.

"Dan karenanya mudah-mudahan ini juga sekaligus membongkar tentang teror yang diberlakukan kepada dua pimpinan KPK yang lain yaitu ketua dan wakil ketua yang kemarin di teror dengan bom itu," sambungnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan polisi harus transparan dan profesional dalam menangani kasus tersebut. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mempertahankan kredibilitas penegak hukum.

"Sebaiknya polisi membuktikan kredibilitasnya berarti dia bentuk dengan melibatkan pihak-pihak yang lain. Yang lain itu bisa dari Komnas HAM bisa dari pakar dalam bidang semacam ini termasuk juga melibatkan KPK," ucapnya.

Diketahui, sudah berjalan hampir dua tahun kasus belum menemui titik terang. Kapolri sempat memperlihatkan sketsa wajah diduga sebagai pelaku. Beberapa orang yang diamankan akhirnya dilepas karena tak ada bukti keterlibatan.

Tim ini berada langsung di bawah Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai penanggung jawab. Komjen Ari Dono wakilnya. Irwasum Komjen Putut Eko Bayuseno, Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto dan Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit Prabowo penugasan asistensi.

Selain para perwira tinggi Polri, dilibatkan juga sejumlah tokoh, seperti Mantan komisioner KPK Indriyanto Seno Adji, Peneliti LIPI Hermawan Sulistyo, dan mantan Komisioner Komnas HAM Nur Kholis serta Ifdhal Kasim. Mereka menjadi tim pakar.

"Benar, Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Kepolisian Republik Indonesia dalam mengusut kasus penyiraman air keras," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M. Iqbal, Jumat (11/1).