KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Pelatihan saksi pemilu disebut kuras uang negara Rp 11 triliun

Senin, 12 Juni 2017 06:29 Reporter : Rizky Andwika
Ilustrasi Pemilu. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemilu dan Pemerintah tidak menyetujui pembiayaan saksi dari partai politik dengan menggunakan APBN. Sebagai gantinya, Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah sepakat saksi-saksi dari partai politik dilatih oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan nantinya Bawaslu menyiapkan satu pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pemilu menolak pelatihan bagi saksi tersebut. Sebab, ditengarai bakal menyedot keuangan negara mencapai Rp 11 triliun.

"Kalau ini disetujui, maka kita akan mengalokasikan anggaran minimal estimasi kami, dengan standar paling minimal kami, maka akan mencapai pada angka Rp 11 triliun," kata Komite Pemantau Legislatif Syamsuddin Alimsyah di Rumah Kebangsaan, Jalan Pattimura, Jakarta, Minggu (16/5).

Menurut dia, lewat kebijakan pelatihan bagi saksi pemilu tersebut muncul anggapan bahwa partai politik selalu 'meminta' sesuatu hal setiap kali datang masa pemilu.

"Setiap pemilu partai politik 'minta' aja," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu seharusnya hanya bertugas melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dengan mengedepankan sikap nonpartisan, netral, dan imparsial.

"Pelatihan saksi partai politik atau saksi peserta pemilu adalah tugas sebagai peserta pemilu yang harus dilandasi semangat ideologis untuk mengawal suaranya sebagai kontestan pemilu," ujarnya.

Lewat pelatihan saksi oleh Bawaslu tersebut, maka pemerintah dan DPR telah mencampuradukkan posisi dan peran penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu.

Selain itu, lanjut Sunanto, pendanaan tersebut memberikan tanggung jawab lebih kepada Presiden sebagai pengusul APBN. Sebab, jika beban anggaran terlalu besar, maka Presiden dianggap tidak mampu memanajemen keuangan negara.

"Maka kami menolak pembiayaan pelatihan saksi peserta pemilu atau saksi partai oleh negara, karena telah mendistorsi pembagian peran aktor pemilu antara peserta dan penyelenggara, dan yang pasti telah membuat boros keuangan negara," ujarnya.

Usulan saksi partai politik dilatih oleh Badan Pengawas Pemilu dan Bawaslu menyiapkan satu pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dimunculkan oleh Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto.

"Kalau pemerintah enggak bisa karena dianggap sebagai unsur peserta pemilu, kalau saksi tetap dibiayai parpol, pelatihan oleh Bawaslu sehingga tugas fungsi saksi bisa sama pemahamannya. Kalau itu opsi yang bisa diterima, tiap TPS ada yang tanggung jawab harus ada pengawas. Pengawas harus laksanakan tugasnya," jelas Yandri.

Opsi dari Yandri mendapat dukungan dari PKB. Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKB Siti Masrifah mengatakan usulan itu bisa meningkatkan kualitas dan meminimalisir kecurangan pemilu.

Opsi alternatif dari Yandri mendapat respons positif, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy langsung mengesahkan poin saksi-saksi dari partai politik dilatih oleh Badan Pengawas Pemilu dan Bawaslu menyiapkan satu pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS). [gil]

Topik berita Terkait:
  1. Pemilu
  2. Jakarta
  3. Pemilu 2019
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.