Pelantikan pimpinan DPD tambahan dilakukan usai perubahan tata tertib

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono mengatakan, pihaknya akan segera melantik pimpinan tambahan untuk DPD. Pelantikan itu akan dilakukan setelah ada perubahan tata tertib (Tatib) DPD.

"Dimungkinkan segera secepatnya tatib disahkan di paripurna kemudian kita berproses," kata Nono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).

Menurutnya, dengan penambahan pimpinan harus diiringi perevisian tatib. Sebab, penambahan pimpinan bisa mengubah konsep pembagian tugas.

"Dengan adanya empat berarti kan seperti apa. Ada konsep kita ingin membagi dua wilayah, sehingga dua Indonesia Barat, dua Indonesia Timur. Sekarang kan (ada) Indonesia Tengah. Itu harus diubah melalui tatib," ujarnya.

Terkait siapa yang akan menduduki kursi pimpinan, kata senator asal Maluku ini, nantinya akan diambil dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sebab, AKD sudah melalui beberapa tahapan seleksi.

"Kan pimpinan alat kelengkapan banyak tuh, misalnya Muqowan, Gede Pasek. Tapi rata rata diambil dari situ karena melalui proses pimpinan alat kelengkapan kan talent scoutingnya sudah jalan," ucapnya.

Sebelumnya diketahui, dalam revisi UU MD3 yang telah disahkan DPR disetujui penambahan kursi pimpinan baik di DPR, MPR ataupun DPD. Telah disepakati akan ada prnambahan satu kursi di DPR, tiga di MPR dan satu di DPD.

DPR telah melantik Utut Adianto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Wakil Ketua DPR. MPR melantik tiga pimpinan yakni dari PDIP Ahmad Basarah, Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Partai PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Pelantikan itu dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) resmi berlaku.