Merdeka.com - Partai Damai Sejahtera (PDS) merasa dirugikan dengan pengesahan Undang-undang Pemilu 2012. Dua pasal dalam undang-undang tersebut dinilai merugikan partai-partai gurem.

Pertama adalah pasal 8 ayat 1 tentang syarat kesertaan parpol pada pemilu. PDS menuntut verifikasi kesertaan sebaiknya tetap otomatis.

Artinya, peserta Parpol yang sudah terdaftar dan mengikuti Pemilu 2009 tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang untuk mengikuti Pemilu selanjutnya.

"Pada UU sebelumnya dikatakan peserta parpol pemilu 2009, boleh mengikuti pemilu 2014 secara otomatis," ujar Ketua Umum PDS, Denny Tewu kepada wartawan saat Rapimnas III PDS di Hotel Kartika candra, Jakarta, Selasa (17/4).

Kedua, pasal 208 tentang penetapan ambang batas parlemen 3,5 persen merugikan PDS. Bagi PDS, ketetapan ini pasti menghentikan langkahnya.

"Itu menunjukkan disprofesionalitas, kita memiliki suara 20 persen di Papua, jangan karena PT dibuat nasional, akhirnya sia-sia suara itu," terangnya.

Saat ini PDS bersama Parpol non parlemen lainnya tengah melakukan gugatan UU Pemilu ke MK. "UU pemilu ada celah untuk digugat, saya yakin dapat berubah peta politiknya," tandas Denny.