Merdeka.com - PDIP berang dengan pidato Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapimnas pekan lalu. Dalam pidato tersebut, SBY bercerita ada skenario jahat yang ingin Pemilu 2024 hanya menampilkan dua pasang calon saja.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyerang balik SBY. Bahkan, dia mengungkap sederet kejanggalan dan dugaan kecurangan selama SBY dan Demokrat berkuasa di Indonesia.

Lihat juga berita tentang Pemilu 2024 di Liputan6.com

Menurut Hasto, Demokrat adalah contoh kehadiran partai elektoral yang dipengaruhi gelombang reproduksi politik Amerika Serikat di Indonesia. Yang mana, Demokrat pada Pemilu 2009 berhasil mendapat kenaikan suara 300 persen dibanding raihan di Pemilu 2004.

"Sistem multipartai seperti Indonesia yang sangat kompleks dengan intensitas persaingan yang sangat tinggi, sebenarnya tidak memungkinkan bagi parpol seperti Partai Demokrat untuk mengalami kenaikan 300 persen pada Pemilu 2009 lalu. Ini adalah suatu anomali di dalam pemilu," kata Hasto, dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Minggu (18/9).

Menurut Hasto, jurus kemenangan Demokrat itu adalah memadukan jurus pemenangan politik model Amerika, Thailand, dan Afrika, yang dirasionalisasikan melalui berbagai politik citra dan bandwagon effect.

"Dalil tim SBY saat itu kan, kemenangan dapat diperoleh sejauh seluruh persyaratan terpenuhi, termasuk penggunaan instrumen negara untuk menang. Ini yang harus dilihat pada tahun 2009, saat itu kami bersama dengan Gerindra yang juga datang ke KPU mempersoalkan hal-hal tersebut," ungkap Hasto.

Hasto lalu memaparkan beberapa faktor yang terjadi di lapangan pada saat itu. Demokrat meniru strategi Thaksin di Thailand, dengan penggelontoran USD 2 milliar dana untuk kepentingan elektoral dari Juli 2008 hingga Februari 2009.

"Sehingga menurut Marcus Mietzner, elektoral Demokrat dan Pak SBY terjadi skyrocketing. Ini kajian akademis," ujarnya.

Yang kedua adalah sistem pemilu tanpa nomor urut, yang disertai bandwagon effect melalui survei dan pencitraan. Ada pula penggunaan instrumen negara.

"Ini kan model Amerika. Penyusupan agen partai ke KPU, oknum aparatur negara, ini model Afrika. Buktinya kan seperti pak Anas Urbaningrum, ibu Andi Nurpati yang kemudian direkrut ke Partai Demokrat," ucap Hasto.

"Kemudian, manipulasi daftar pemilih, itu luar biasa, ini juga zaman Pak SBY. Dimana, di zaman Pak Harto saja, tak pernah melakukan manipulasi DPT. Ini DPT dimanipulasi secara masif. Belanja iklan juga, ini duitnya dari mana?" tambah Hasto.

Hasto lalu memaparkan data soal jumlah anggaran negara terkait dengan 'operasi khusus' di pemilu 2009 lalu.

"Jadi ini ada data-datanya semua. Dan ini kan yang tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kemudian, bagaimana Pak SBY bisa mengatakan kalau Pak Jokowi itu batil, Pak Jokowi itu jahat, merencanakan kecurangan pemilu?" tegas Hasto.

Selain itu, dia menjelaskan soal dugaan kecurangan DPR di berbagai daerah di Indonesia. Lalu berbagai tim yang dibentuk untuk menyukseskan SBY dan Demokrat dengan menggerakkan elemen-elemen negara.

"Jadi mohon maaf Pak SBY, kecurangan itu justru terjadi pada periode bapak, bukan pada saat Pak Jokowi. Dan kemudian yang menyedihkan, itu dokumen-dokumen pemilu 2009 dihancurkan, sampai sekarang kita tidak bisa punya data pemilu sampai ke tingkat TPS, karena itu semua dihacurkan. Jadi untuk menutup jejaknya," imbuh Hasto.

Hasto juga menilai, pernyataan SBY di Rapimnas Demokrat adalah fitnah.

"Saya perlu menanggapi ini karena yang disampaikan Pak SBY dilakukan pada forum resmi Rapimnas Demokrat. Bagi kami rapat pimpinan suatu partai harus didasarkan pada politik kebenaran bukan fitnah atau info yang tidak tepat," kata Hasto.

Tak hanya itu, Hasto juga menyoroti pernyataan SBY yang terkesan menghakimi bahwa Jokowi melakukan pengaturan pada dua pasangan calon agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak dapat mencalonkan diri sebagai Capres 2024.

Hasto dengan tegas menyebut kecurigaan SBY adalah berlebihan dan menimbulkan situasi demokrasi yang tidak kondusif.

"Di sini perlu kami sampaikan bahwa ketentuan Presidential Threshold itu 25 persen suara atau 20 persen kursi. Presiden dan wakil terpilih tidak hanya memiliki basis elektoral yang kuat dari rakyat tapi juga memiliki basis dari parlemen yang memungkinkan pemerintahan terpilih dapat mengambil keputusan objektif dengan dukungan minimum 20% kursi di DPR," ungkapnya.

"Sehingga kecurigaan yang berlebihan tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita, apalagi disampaikan oleh Pak SBY di forum resmi Rapimnas," sambung Hasto.

PDIP juga mencatat pada Pemilu 2009 justru terjadi kecurangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di antaranya terjadi di daerah Jateng, Jatim, DIY Jabar Banten, Sumbar, Sumut, Sulbar hingga NTB.

Dia pun menyebut, program-program bantuan pemerintahan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin) digunakan untuk kepentingan elektoral SBY, sehingga suara Demokrat bisa naik mencapai 300 persen pada pemilu kedua.

"Belanja iklan Demokrat itu juga sangat banyak, di daerah saya di dapil bahkan dulu kita hitung. Menurut AC Nielsen iklan Demokrat mencapai 15,5 miliar per bulan," ujar Hasto.

Selain menjawab soal tuduhan SBY, PDIP juga menyinggung kasus-kasus yang masih belum diselesaikan dengan tuntas yang terjadi di era pemerintahan SBY. Salah satunya skandal Century.

"Ingat bagaimana pembobolan Century. Kalau ingin membongkar kecurangan Pemilu, ungkap kasus Century, khususnya aliran dana talangan untuk kemenangan SBY," tegas Hasto.

"Jadi mohon maaf, kecurangan itu terjadi pada periode Bapak, bukan Pak Jokowi," imbuhnya.