PDIP tolak Pansus Pemilu 2014 karena tak mendesak
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rekomendasi Komisi II DPR membentuk Pansus Pemilu 2014. PDIP menilai, masih banyak pekerjaan lain ketimbang harus membentuk pansus yang tak punya urgensi.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo mengatakan, lebih baik DPR fokus kepada isu krusial. "Kami lihat tidak ada urgensinya," kata Arif di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9).
Di sisi lain, Arif menambahkan, proses pilpres sudah selesai ketika Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan Jokowi-JK pemenang. Karena itu, menurut dia, proses pemilu sudah selesai dan tak perlu lagi ada Pansus.
"Kami tidak ingin hiruk pikuk politik yang secara keseluruhan sudah selesai kami nyatakan sudah cukup," tegasnya.
Sebelumnya Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan KPU dan Bawaslu. Hasil akhir dalam rapat ini, Komisi II DPR merekomendasikan pembentukan Pansus Pemilu 2014 di paripurna.
"Merekomendasikan pembentukan Pansus Pemilu 2014 untuk melakukan penyelidikan yang terkait dengan data-data pemilih, proses penghitungan dan pergerakan suara dari TPS hingga KPU, penggunaan anggaran hingga IT yang digunakan," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaPDIP Siap Bawa Bukti Kecurangan Pilpres ke MK
PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang.
Baca SelengkapnyaSebut Putusan DKPP ke KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran, Airlangga: Tetap Optimis Menang 1 Putaran
Ketua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Baca SelengkapnyaPDIP Gugat Hasil Pileg 2024 di 13 Provinsi ke MK, Ada Jabar dan Kalsel
PDIP melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran
Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan
Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.
Baca SelengkapnyaAdian PDIP: Hak Angket Solusi Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
Adian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).
Baca Selengkapnya