PDIP Tegaskan Wacana Amandemen UUD 1945 untuk GBHN, Bukan Masuk Ranah Pilpres

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah ada perbedaan persepsi antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo terkait amandemen terbatas UUD 1945. Jokowi menolak presiden kembali dipilih oleh MPR.

PDI Perjuangan menegaskan, amandemen terbatas dengan memberikan kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Jadi yang ditolak itu terkait dengan pemilihan presiden karena ada persepsi seolah dengan amandemen terbatas pemilu presiden akan dilaksanakan oleh MPR. Padahal prinsip kedaulatan rakyat tetap dijalankan sebaik-baiknya," kata Hasto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Hasto menuturkan, amandemen terbatas yang menjadi agenda PDIP tidak masuk dalam ranah Pemilu. Sehingga tidak ada urusan dengan kepentingan Pemilu ke depan.

"Amandemen terbatas tidak masuk dalam ranah pemilu presiden secara langsung oleh rakyat. Amandemen terbatas memberikan haluan kepada negara besar, negara kepulauan terbesar untuk menatap masa depan dengan baik dengan mensinergikan melalui overall planning terhadap seluruh kerja dari lembaga tinggi negara. Semangat ini kita perlukan," kata Hasto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut bereaksi terkait wacana amandemen UUD 1945. Jokowi menegaskan dirinya tidak setuju rencana perubahan undang-undang dasar. Hal itu apabila berkaitan dengan perubahan sistem pemilihan presiden secara langsung.

"Lah wong saya dipilih rakyat, kenapa nanti ada presiden yang dipilih MPR?" ujar Jokowi saat bertemu dengan pimpinan media massa nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8).