Merdeka.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di masa tenang pilkada DKI berdasarkan bacaan aneka riset lembaga survei yang kemudian dijadikan klaim kemenangan salah arah. Selain itu, juga terlalu menyederhanakan 'kebenaran suara rakyat' dalam tampilan hasil survei yang sering diragukan akurasinya.

Menurut Hasto, Anies-Sandi terlihat khawatir dengan trend elektabilitas yang terus menurun sehingga menjadikan hasil survei untuk membangun opini sebelum pilkada putaran kedua digelar besok.

"Dalam psikologi politik, pidato singkat yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam akhir masa kampanye tersebut justru harus dibaca terbalik. Kubu Anies- Sandi menampilkan kekhawatiran atas trend elektabilitas yang terus menurun akibat kesalahan strategi kampanye yang menampilkan wajah politik yang berbeda dengan tradisi kebudayaan bangsa Indonesia yang dikenal toleran, welas asih, dan suka bermusyawarah," jelas Hasto, Selasa (18/4).

Hasto menambahkan, sementara di sisi tim kampanye Basuki-Djarot sangat memahami kultur dan sosiologi politik Indonesia tersebut. "Tim kampanye Basuki-Djarot tidak pernah memaksakan kehendak, lebih-lebih hanya menggunakan lembaga survei untuk klaim kemenangan sepihak. Kami tidak mau mengerdilkan suara rakyat yang dimanipulasi dengan klaim kemenangan yang seolah fantastis sebagaiman ditampilkan lembaga survei pimpinan Denny JA. Suara rakyat sangatlah sakral, karena menentukan nasib lebih dari 9.6 juta penduduk Jakarta. Ini adalah Pilkada rakyat, bukan pilkada survei," papar Hasto.

Dalam masa tenang ini, Hasto sangat menyayangkan pidato Prabowo Subianto yang sedang beredar videonya dimana isinya terkesan tendensius dan menyudutkan pasangan incumbent.

"Semua pihak sepakat bagaimana mewujudkan pilkada yang demokratis, yang dilaksanakan secara luber dan jurdil. Marilah kita wujudkan politik yang berkedaban dan kita kedepankan sikap kenegarawanan. Biarlah rakyat DKI yang menjadi hakim terbaik," tambahnya.

Menurut Hasto, momentum Pilkada 19 April 2017 seharusnya menjadi tampilan peradaban politik Indonesia yang lebih mengedepankan program dan gagasan yang visioner bertumpu pada solusi atas persoalan fundamental masyarakat DKI Jakarta.