Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Sebut Partai Tak Ikut Campur Soal Dewan Pengawas KPK

PDIP Sebut Partai Tak Ikut Campur Soal Dewan Pengawas KPK Hasto di Purwakarta. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakin Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak akan main-main dalam memilih Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dewan Pengawas KPK kan ranah eksekutif, sehingga kami tahu Pak Jokowi akan mengambil keputusan terbaik," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Rabu (11/12).

Soal nama-nama, dia mengaku, tak mengetahui sama sekali. Sebab partai tak memberikan masukan terkait nama-nama yang akan menjadi Dewas KPK ke depannya.

"Kami tidak tahu. Karena itu ranah kewenangan yang diberikan undang-undang," jelasnya.

Hasto pun menyebut, nama-nama seperti Indrianto Seno Aji atau Eri Riyana, hanya diketahui melalui media massa.

"Yang kami dengar melalui media, memang ada (eks) Ketua-Ketua KPK sebelumnya, yang diusulkan sebagai Dewan Pengawas. Tapi itu ranah eksekutif. Presiden akan melakukan pertimbangan terbaik, karena bagaimanapun juga korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan," pungkasnya.

Dewan Pengawas KPK Dinilai Lebih Penting daripada Hukuman Mati Koruptor

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah angkat bicara mengenai rencana Presiden Jokowi membuka peluang hukuman mati bagi koruptor. Ia menilai, para keberadaan Dewan Pengawas KPK lebih diperlukan untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi dibandingkan hukuman mati koruptor.

"Maka cara presiden untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk dan menunjuk dewan pengawas KPK dan memastikan bahwa para pengawas itu bekerja untuk meletakkan KPK dalam fungsi yang benar," kata Fahri dalam keterangan, Selasa (10/12).

"Jadi sebaiknya jangan membisikkan sesuatu yang baru pada presiden, sebab yang ada di depan mata saja belum dicoba padahal ini (Dewas) harus dipercepat," tambahnya.

Menurut Mantan Wakil Ketua DPR itu, adanya Dewas akan mengoptimalkan fungsi KPK. "Sebab dengan meletakkan KPK di posisi yang binar kita sudah yakin pemberantasan korupsi yang ada diundang-undang itu cukup untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi di INdonesia," ujarnya.

Pembisik Jokowi Harus Ubah Rencana

Ia meminta para pembisik atau orang kepercayaan Jokowi untuk mengubah rencana pemberantasan korupsi.

"Para pembisik jokowi, harus mulai memberitahukan beliau strategi pemberantasan korupsi ada dalam UU baru. Antara UU Nomor 30 Taun 2002 dengan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK adalah keterlibatan presiden," tuturnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tak Sanggup Alami Intimidasi, PPK Tapos Ramai-Ramai Mengundurkan Diri saat Rekapitulasi Suara

Tak Sanggup Alami Intimidasi, PPK Tapos Ramai-Ramai Mengundurkan Diri saat Rekapitulasi Suara

Kisruh rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Depok berdampak pada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Baca Selengkapnya
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman

PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman

Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.

Baca Selengkapnya
Waspada Penipuan Catut Nama Deputi Penindakan KPK, Kenali Modusnya

Waspada Penipuan Catut Nama Deputi Penindakan KPK, Kenali Modusnya

kepada masyarakat apabila mendapatkan pesan dari oknum tersebut dapat segara melaporkan melalui ke pihak KPK melalui call center 198

Baca Selengkapnya
Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Dieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan

Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.

Baca Selengkapnya