PDIP sebut DPT ganda sisa dari Pemilu 2009

Selasa, 4 September 2018 12:01 Reporter : Merdeka
PDIP sebut DPT ganda sisa dari Pemilu 2009 Hasto Kristiyanto. ©2017 Merdeka.com/andrian salam wiyono

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda merupakan sisa-sisa dari Pemilu 2009. Hal ini menyikapi temuan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut ada 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta data pemilih sementara (DPS) yang mereka terima.

"Ini kan sisa-sisa 2009. Ketika Pemilu 2004, adalah pemilu yang demokratis, bahkan paling demokratis setelah 1995," ucap Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Dia menerangkan, pada pemilu 2009, terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat untuk memenangi kontestasi Pemilu.

"Pemilu 2009 adalah titik balik dari Demokrasi kita. Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat. Saat itu kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk pemenangan," jelas Hasto.

Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini, di era pemerintahan Jokowi berusaha untuk memperbaiki masalah DPT tersebut.

"Pemerintah Pak Jokowi mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Sehingga DPT bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan itu yang menjadi konsen kami. Bahwa setiap warga negara yang punya hak pilih harus dijamin secara konstitusional," kata Hasto.

Dia pun menerangkan, pihaknya terus mencermati Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diterima pihaknya. Bahkan menurut Hasto, PDIP yang berteriak paling keras untuk itu diperbaiki.

"Ya kami terus cermati. Dalam Pilkada kan kami sampaikan. Karena PDI Perjuangan yang berteriak paling keras masalah DPT. Karena itu, saat PDI Perjuangan di dalam pemerintahan, kami mendorong agar tidak ada lagi persoalan DPT, sebagaimana terjadi pada 2009 yang lalu," tukasnya.

Dia mengajak kubu sebelah untuk berkerjasama menyelesaikan masalah tersebut agar KPU bisa menghasilkan DPT yang baik.

"Jadi terkait DPT kita bekerjasama. Kubu Pak Prabowo dan Sandi, kemudian kubu Pak Jokowi-Ma'ruf, mari kita berkerjasama mendorong KPU, agar (dapat) melindungi hak konstitusional warga negaranya," tuturnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com [eko]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini