Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, belum ada keputusan pasti apakah partai non-koalisi seperti Gerindra, bergabung dalam kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan, dialog masih terjadi menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10).

Dia mengungkapkan, penambahan koalisi harus diputuskan bersama antara Presiden Jokowi dan seluruh pengurus partai politik Koalisi Indonesia Kerja. Hasto menerangkan, meski presiden memiliki hak prerogatif, tetapi urusan koalisi fatsunnya dibicarakan bersama partai-partai.

"Kabinet hak prerogatif presiden tapi terkait koalisi pascapilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama. Fatsunnya seperti itu," jelasnya.

Hasto mengatakan, dalam demokrasi check and balance tetap diperlukan. Tetapi, dia tidak memungkiri untuk konsolidasi kekuatan nasional, koalisi pemerintahan bisa menambah anggotanya.

"Dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah pilpres harusnya sama kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal," tutupnya.