PDIP salah tuding Abraham Samad dendam tak jadi wapres Jokowi
Merdeka.com - Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri harus tersendat lantaran statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah menduga Budi menerima hadiah atau gratifikasi semasa menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode 2003-2006.
Menyangkut penetapan status Budi sebagai tersangka, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengapresiasi apa yang dilakukan Abraham cs. Menurutnya apa yang dilakukan KPK merupakan langkah preventif KPK untuk mencegah orang bermasalah yang mau duduk di kursi teratas kepolisian.
"KPK dibilang balas dendam, politisasi, kriminalisasi, saya rasa tidak. Itu Langkah preventif mencegah orang yang bermasalah duduk di jabatan strategis," kata Ray dalam diskusi, Minggu (17/1).
Namun Ray mempertanyakan siapa dalang di balik penyuplai data dugaan korupsi Budi ke KPK. Sebabnya, KPK tidak dilibatkan dalam proses penelusuran rekening gendut di internal kepolisian.
"Siapa yang menyuplai data ke KPK, ini pertanyaannya? KPK dari awal tidak dilibatkan," kata Ray.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyinggung tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan calon tunggal Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka. Dia menyebut penetapan itu bermotif dendam karena Abraham Samad dulu gagal jadi wapres.
"Kita melihat dari amatan orang politik nampak suatu dendam politik, nampak seolah sebuah kemarahan," kata Hasto di rumah Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (15/1).
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaSerang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran
Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaKritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM
Politikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaGanjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP
PDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP
Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca Selengkapnya