PDIP puji reformasi hukum yang digagas Jokowi meski bersifat umum
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan reformasi hukum pada Selasa (11/10) kemarin. Paket tersebut berisi 3 hal pokok yang harus dilakukan dalam rangka reformasi hukum, yakni penataan regulasi, reformasi internal institusi penegak hukum, dan reformasi budaya hukum.
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan menyampaikan pujian apresiasi atas langkah reformasi hukum yang dilakukan Presiden. Meski pokok tugas reformasi terbilang umum, Trimedya menilai poin-poin itu cukup substansial.
"Sepintas kelihatan umum tapi itu mendasar yang kita lakukan," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum ini menambahkan, langkah reformasi hukum sudah ditunjukkan Jokowi saat ikut dalam operasi pemberantasan pungli (OPP) bersama kepolisian di Kementerian Perhubungan.
"Ada yang menyampaikan kok seorang Presiden sampai ke lokasi untuk urusan OTT yang cuma sekian puluh juta. Tapi bukan itu yang dilihat," ujarnya.
Menurutnya, keikutsertaan Jokowi adalah momentum untuk mengingatkan aparatur negara untuk taat pada hukum dan tidak melakukan pungli. Bahkan, Jokowi terlihat geram dan meminta seluruh aparatur negara yang melakukan pungli dipecat.
"Ini momentum yang ingin diambil Jokowi untuk mengingatkan aparatur dan sipil jangan sampai pungli yang paling kecil sampai yang besar. Apalagi kalau betul langsung sanksi pemecatan kepada pegawai," tegasnya.
Dia mencontohkan, pungli terjadi di lembaga layanan publik seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan. Pungli dalam pembuatan KTP memang terbilang kecil, namun tetap bisa dicap sebagai korupsi juga.
"Pungli kan dimulai dari yang kecil. Misal di kelurahan urus KTP, Rp 200-300 ribu ke pegawai kelurahan. Tapi kan korupsi juga sampai nanti pembenahan aparat penegak hukum seperti apa," terangnya.
Menurutnya reformasi hukum yang digagas pemerintah seharusnya diselaraskan dengan peningkatan kesejahteraan aparatur hukum negara. Hal ini dirasa perlu agar aparatur negara tidak melakukan penyelewengan kekuasaan.
"Sejauh mana pemerintah memberikan upaya peningkatan kesejahteraan pada aparatur hukum negara. Kita minta polisi jujur tapi kalau gaji cuma Rp 5-10 juta bagaimana. Jadi paralel dengan itu kesejahteraan juga harus diperhatikan," pungkasnya.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya