PDIP Minta Masyarakat Rasakan Implementasi UU KPK Hasil Revisi
Merdeka.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta masyarakat pendukung pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merasakan lebih dulu bagaimana implementasi beleid hasil revisi. Sebab, dia menilai, keliru gerakan yang mendesak agar Presiden Jokowi bisa segera mengeluarkan Perppu. Sebab undang-undang (UU) itu saat ini masih belum diundangkan.
"Jangan dibiasakan dengan tata pemerintahan yang kurang baik. UU saja belum disahkan lalu sudah muncul wacana mengeluarkan perppu, padahal UU tersebut diambil dgn kesepakatan bulat," ujarnya usai bersilaturahmi di Ponpes Luhur Al Tsaqasah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa (8/10) malam.
Dia menjelaskan, partainya tetap menampung segala masukan dan aspirasi yang beredar di masyarakat. Sebab selama ini, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menolak tindakan korup bagi siapa pun kadernya.
"Ini kan semangatnya antikorupsi. Maka mari kita berikan waktu untuk membuktikan bahwa justru revisi UU KPK semangat untuk memberantas korupsi akan jauh lebih hebat lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu terkait Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK.
"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita utamanya berupa penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/9).
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah
Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaMegawati Ultah ke 77, Sekjen PDIP: Sikap Beliau Tolak Presiden 3 Periode Bawa Konsekuensi di Pemilu 2024
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, perayaan ulang tahun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke-77 akan dirayakan secara sederhana
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaPolemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara
DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi
PDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya