PDIP Minta Jatah Menteri Banyak, Apa Kata Partai Koalisi?
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri blak-blakan minta jatah kursi menteri paling banyak kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Mega menilai sudah sepatutnya PDIP dapat kursi terbanyak karena menjadi pemenang Pemilu 2019.
"Ini dalam kongres partai Pak Presiden saya minta dengan hormat PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri yang terbanyak," kata Mega dalam acara Kongres PDIP ke V di Bali, Kamis (8/8).
Mengenai permintaan itu, sebagian partai koalisi angkat bicara. Tak hanya partai koalisi, Jokowi juga langsung menjawab permintaan Mega itu. Berikut ulasannya:
Wajar PDIP Minta Jatah Menteri Banyak
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai wajar jika PDIP meminta jatah kursi menteri lebih banyak pada presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, kata dia, PDIP adalah partai pemenang Pemilu 2019. Namun, Ace mengingatkan susunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Dia yakin Jokowi akan tetap objektif dalam memilih menteri.
"Sebagai partai pemenang pemilu dan partai pendukung koalisi Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin wajar jika menginginkan lebih banyak. Itu kan proporsionalitas saja. Namun semuanya dikembalikan kepada Pak Jokowi sendiri," kata Ace pada wartawan, Jumat (9/8).
NasDem Ingatkan Jokowi Tetap Proporsional
Selain Partai Golkar, Partai Nasdem juga menganggap wajar permintaan PDIP soal jatah menteri paling banyak. Namun NasDem meminta Jokowi tetap memikirkan aspek proporsionalitas. Ketua DPP NasDem Irma Chaniago mengatakan yang mendukung Jokowi bukan hanya PDIP tetapi juga ada partai lain yang perlu diperhatikan. Karena itu dia meminta pembagian kursi dilakukan adil.
"Sesuai dengan jumlah kursi PDIP di parlemen dan PDIP adalah pemenang pileg, saya kira permintaan kursi paling banyak adalah hal yang wajar. Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah proporsionalitasnya," katanya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/8).
PKB Tak Keberatan PDIP Minta Menteri Banyak
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tidak keberatan bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat jatah kursi menteri paling banyak. PDIP berhak karena menjadi pemenang dalam pemilu. PKB bakal menerima keputusan Jokowi soal posisi menteri yang akan diterima.
"Tentu Pak Jokowi hitung profesionalitas nanti, karena kan sekali lagi, itu kebijakan dan hak prerogatif Pak Jokowi," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding.
Tanggapan Jokowi
Presiden Jokowi langsung menanggapi permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait jumlah menteri dari PDIP di kabinetnya. Jokowi memastikan bahwa PDIP bakal mendapat jatah kursi paling banyak.
"Menjawab Ibu Mega soal menteri, yang katanya jangan empat dong. Kan kalau yang lain dapat dua dan PDIP dapat 4. Kan sudah 2 kali (periode). Kalau yang lain tiga menteri, PDIP belum tentu juga," kata Jokowi disambut tawa peserta Kongres.
"(Menteri) PDIP pasti yang terbanyak. Jaminannya saya," tegas Jokowi, di Sanur, Bali, Kamis (8/8).
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?
Ganjar pede hengkangnya ratusan anggota organisasi sayap PDIP pasca Ara mundur tidak berpengaruh terhadap suaranya di Jabar.
Baca SelengkapnyaPartai Pemenang Pemilu 2019, Lengkap dengan Persentasenya
Pantai pemenang pemilu 2019 adalah PDIP. PDIP berhasil meraih posisi pemenang dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar
Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024
Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaGolkar Tak Masalah Partai Gabung ke Prabowo Bertambah: Makin Banyak Makin Solid
Seperti diketahui, pasangan Prabowo-Gibran diusung Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PBB dan PSI di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGolkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo
Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca Selengkapnya