PDIP Lihat Sisi Positif Menteri Rangkap Jabatan Ketum Parpol

Selasa, 19 November 2019 15:01 Reporter : Ahda Bayhaqi
PDIP Lihat Sisi Positif Menteri Rangkap Jabatan Ketum Parpol Hasto Kristiyanto di rumah Megawati. ©Liputan6.com/Nafiysul Qodar

Merdeka.com - PDI Perjuangan melihat sisi positif dari rangkap jabatan menteri dengan ketua umum partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melihat sisi positif itu untuk konsolidasi pemerintah dengan partai pengusungnya.

"Bisa kita lihat dalam perspektif positif misalnya mendorong konsolidasi pemerintah dan partai politik pengusung," ujar Hasto di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).

Namun, Hasto menilai posisi menteri yang menjadi skala prioritas pemerintah seharusnya tidak dirangkap. Misalnya kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan. Sebab, dia menilai jabatan tersebut sungguh berat.

Hasto juga mengatakan, kalau dalam undang-undang tidak memungkinkan menteri rangkap jabatan, maka harus patuh perundangan-undangan. Terkait Pasal 23 huruf C UU Kementerian Negara, Hasto mengatakan harus dilihat dulu implikasi hukumnya apakah memang melarang menteri rangkap jabatan dengan pimpinan partai.

1 dari 1 halaman

Jangan Ada Konflik Kepentingan

Dia juga mengingatkan, paling penting menteri yang rangkap jabatan dengan ketua umum tidak ada konflik kepentingan. Hasto mencontohkan, misalnya menteri melakukan larangan ekspor tertentu tetapi menguntungkan partai dan merugikan negara.

"Dengan demikian yang penting tidak ada conflict of interest antara mana kepentingan negara mana kepentingan partai tidak boleh," kata Hasto.

"Jadi khususnya menteri bidang perekonomian harus mementingkan pasar bahwa mereka tidak ada conflict of interest terkait kebijakan politik yang diambilnya," sambungnya.

Karenanya, Hasto menegaskan menjadi menteri harus mengedepankan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan partai politik yang menjadi latar belakangnya.

"Ketika dia menjadi menteri negara mereka harus komitmen penuh bahwa tugas-tugasnya untuk negara," pungkasnya. [eko]

Baca juga:
Golkar Sebut Ketum Parpol Jabatan Sosial, Tak Masalah Rangkap Jadi Menteri
UU Kementerian Negara: Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Ketum Parpol!
Jokowi Diingatkan agar Menko Perekonomian Tak Rangkap Jabatan Parpol
Politisi Golkar Kritisi Jabatan Ketum Airlangga Hartarto Rangkap Menteri
Oesman Sapta mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR
Gerindra minta Moeldoko ingatkan Jokowi bahwa menteri rangkap jabatan langgar UU

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini