PDIP: JK Enggak Usah Genit, Kalau Ingin Jadi Pemimpin Besar Harus Bijak
Merdeka.com - Anggota DPR dari fraksi PDIP, Nabil Haroen menilai Wakil Presiden RI ke-10 Jusuf Kalla lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu. Sebab, menurutnya, demokrasi di Indonesia saat ini sudah termasuk baik.
Pernyataan ini menanggapi pernyataan JK Soal bagaimana caranya mengkritik pemerintah namun tidak dipolisikan. JK berbicara dalam acara Fraksi PKS bertema Mimbar Demokrasi Kebangsaan, Menjaga Demokrasi Mengokohkan NKRI.
“Niat pak JK? Ya mungkin pak JK lagi pengen genit. Enggak usah genit-genit lah, kita tahu kok. Kalau ingin jadi pemimpin besar atau jadi tokoh, tentu harus menyampaikan sesuatu dengan bijak. Siapapun itu, yang sudah dewasa dan punya followers banyak tentu harus arif,” kata Nabil saat dihubungi merdeka.com, Senin (15/2).
Politikus yang akrab disapa Gus Nabil itu menganggap Polri sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dia melihat, Polri hanya menangkap orang-orang yang melakukan tindakan dengan unsur ujaran kebencian atau penghinaan saja.
Oleh sebab itu, kata Nabil, setiap orang harus bisa membedakan antara kritik dan ujaran kebencian. Sehingga, dalam menyampaikan kritik, masyarakat harus menggunakan bahasa yang tepat dan tidak mengandung unsur penghinaan/ kebencian.
“Polisi sudah bertindak berdasarkan aturan hukum dan data yang jelas. Jika tidak ada data-data atau bukti yang cukup, maka itu (penangkapan) tidak diperbolehkan. Oleh karena itu kita harus melihat bahwa kebencian dan kritik itu berbeda,” kata Nabil
“Jika sarannya santun dan tidak ada ujaran kebencian, maka kita harus dukung karena tidak ada unsur pidana,” imbuhnya.
Menurutnya, orang-orang yang menyampaikan ujaran kebencian memang harus ditangani oleh hukum. Sebab, kata Nabil, hal itu bisa menimbulkan perpecahan atau kerusakan yang besar di negara ini. Nabil meminta masyarakat untuk menyiapkan argumentasi yang valid dan konstruktif setiap kali ingin melemparkan kritik.
“Saran yang diberikan ke pemerintah hendaknya disampaikan secara terbuka dengan data dan argumentasi yang jelas, tidak mengandung fitnah,” kata Ketua Umum PP Pusat pagar Nusa Nahdatul Ulama itu.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian juga mengatakan bahwa pemerintah bersifat terbuka terhadap kritik dari masyarakat, selama kritik tersebut didasari oleh data dan argumentasi yang kuat.
Senada dengan Nabil, Donny juga mengatakan bahwa aparat penegak hukum lah yang akan menindaklanjuti kritik tersebut bila ternyata kritiknya berlebihan dan melanggar undang-undang.
"Pembelaan sah-sah saja sejauh didasarkan pada data fakta dan argumentasi yang kuat. Saya kira ini ranahnya APH (Aparat Penegak Hukum) kalau memang ada sikap yang berlebihan," ungkap Donny pada 13 Februari lalu.
Sebelumnya, JK menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan masyarakat mengkritik pemerintah. JK pun memahami kegelisahan masyarakat, apabila mengkritik pemerintah kemudian dilaporkan ke polisi.
"Beberapa hari lalu, bapak presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tapi banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK dalam diskusi PKS, dikutip Sabtu (13/2).
Lantas, JK mengungkit keluhan ekonom Kwik Kian Gie yang mengaku sulit mengungkapkan pendapat. Sebab, jika mengkritik pemerintah bisa dihajar buzzer di media sosial.
JK mengatakan, dalam demokrasi harus ada check and balance yang baik. Harus ada kritik dalam pelaksanaannya. Dia mengatakan, PKS sebagai oposisi untuk menjalankan fungsi kontrol itu.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca Selengkapnya40 Kata Sindiran Halus, Tetap Menohok dan Jadi Ungkapan Jenaka khusus Buat Orang yang Bikin Jengkel
Kata sindiran halus namun menohok menjadi salah satu cara mengungkapkan rasa tak suka secara tidak langsung pada seseorang yang menjengkelkan.
Baca SelengkapnyaKlaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kompaknya Jenderal Non Akpol Tugas Bareng Adiknya Mayjen TNI, Ada Momen HP Sang Kakak Diintip
Potret kompak jenderal TNI-Polri kakak beradik sama-sama ikuti rapat.
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Cak Imin Minta Doa ke Relawan
Cak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca Selengkapnya2 Jenderal TNI Tak Lagi Pegang Komando Kodam, 1 Eks Ajudan Jokowi Naik Bintang 3, 1 Lagi Urus Kampus
Dua Jenderal TNI kini tidak lagi pegang Komando Kodam, pindah ke mana sajakah mereka? Berikut ulasannya.
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaPeluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika
PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Pede Kesaksian Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres Bongkar Fitnah Kecurangan Prabowo-Gibran
Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya