PDIP hormati keputusan politik Kwik Kian Gie jika gabung Prabowo-Sandi
Merdeka.com - Bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno menggaet petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kwi Kian Gie masuk ke tim suksesnya (timses). Mantan menteri bidang ekonomi era Presiden Megawati Soekarnoputri ini akan ambil peran sebagai penasihat ekonomi Prabowo-Sandi.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya menghormati keputusan Kwi Kian Gie.
"Pak Kwik Kian Gie sebagai orang yang pernah menjadi pengurus PDIP, hari ini benar-benar mengambil keputusan politik untuk menjadi tim ahli ekonomi dari tim pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Kami hormati sebagai hak politiknya, demokratisnya," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).
Basarah mengungkapkan, Kwik Kian Gie sudah lama tak menjalin komunikasi intensif dengan PDIP. Kwik Kian Gie juga tak memiliki kewajiban melaporkan atau meminta persetujuan PDIP untuk menyalurkan hak politiknya. Termasuk jika mendukung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
"Jadi dalam beberapa tahun yang sudah cukup lama ini Pak Kwik memang katakanlah sudah berada di luar sistem kepartaian PDIP. Jadi kalau hari ini beliau mengambil keputusan untuk bergabung dengan Prabowo Subianto ya saya kira beliau membutuhkan aktualisasi diri lebih lanjut sebagai seorang mantan politisi," ungkapnya.
"Jadi tidak ada kewajiban konstitusional organisasi bagi Pak Kwik untuk melapor apalagi meminta persetujuan kepada PDIP secara institusional," sambungnya.
Wakil Ketua MPR ini juga tidak menjawab secara pasti status Kwi Kian Gie sebagai bagian dari partai. Dia hanya bisa memastikan Kwik Kian Gie belum pernah menyampaikan surat pengunduran diri. Karena itu Basarah berharap yang dikatakan Prabowo terkait Kwi Kian Gie hanya klaim semata.
"Ini kan baru katanya. Belum mendengar langsung dari Pak Kwik. Mudah-mudahan setelah ada pernyataan ini Pak Kwik memberikan klarifikasi apakah benar Pak Kwik lupa pada sejarah? apakah benar Pak Kwik akan meninggalkan jejak-jejak perjuangannya?," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Langkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaWalaupun belum keluar dari PDIP, Jokowi dinilai sudah sangat erat dengan PSI.
Baca SelengkapnyaLalu, saat disinggung kapan pertemuan antara kedua pimpinan partai itu terjadi, dia meminta untuk menunggu saja.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaMenurut pengakuan Gibran, sejauh ini Prabowo Subianto belum membicarakan soal kabinet.
Baca Selengkapnya