PDIP dan PKB Bantah Bupati Nganjuk yang Kena OTT KPK Kadernya
Merdeka.com - KPK melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Dalam sebuah berita video, Novi menyatakan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan.
"Saya menyampaikan secara resmi bahwa saya ini kader PDIP, bukan kader partai lain," kata Novi dalam video yang diunggah Madutv pada acara Muscamcab Jawa Timur PDIP.
Terkait hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan, Novi bukan kader maupun pengurus PDIP.
"Yang bersangkutan bukan kader pengurus partai," kata Djarot pada Liputan6.com, Senin (10/5).
Djarot menyebut yang menjadi kader PDIP adalah Wakil Bupati Nganjuk. "Wakilnya yang menjadi salah satu wakil ketua DPD Jatim," ucapnya.
Sebelumnya dalam berbagai pemberitaaan disebutkan Novi adalah kader PKB. Namun, PKB lewat Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim membantah bahwa Novi adalah kadernya.
Luqman lantas mengirimkan video pengakuan Novi yang menyebut dirinya kader PDI Perjuangan.
"Bersama ini kami kirimkan link video di kanal Youtube yang berisi pengakuan langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai kader salah satu partai politik dimana partai politik tersebut bukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Silahkan disimak videonya dengan cermat," kata Luqman.
Luqman berharap, partainya tidak lagi disebut apalagi dikaitkan dengan OTT Bupati Nganjuk. "Dengan adanya bukti link video tersebut, saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaSetiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaTB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca Selengkapnya