Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) angkat bicara soal rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menjadi anak usaha PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, rencana akuisisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu harus dibatalkan.

"Akuisisi yang dipaksakan dalam situasi menjelang pilpres ini dan dilaksanakan secara tergesa-gesa menjadikan akuisisi tersebut sebagai bentuk kejar tayang karena kuatnya kepentingan terkait dengan pilpres," kata Hasto lewat keterangan tertulis, Rabu (23/4).

Hasto mengaku mendapat banyak informasi yang layak dipercaya bahwa bukan kebetulan akuisisi tersebut dilakukan menjelang pilpres. "Patut diduga, hal ini terkait dengan upaya penggalangan dana untuk kepentingan pilpres sebagaimana dulu terjadi dengan kasus Century," kata Hasto.

Karena itulah, lanjut dia, guna menghindari syak wasangka, sebaiknya akuisisi tersebut dibatalkan. "Pemerintah justru harus memperkuat BTN untuk semakin kuat di dalam memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan rakyat di bidang perumahan," tegas dia.

Lebih jauh, Hasto mengatakan, pemerintahan Presiden SBY harus memahami bahwa fungsi utama BUMN salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rakyat terhadap perumahan. Oleh karena itu, kata Hasto, akuisisi BTN itu bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan papan warga negara itu.

Mantan anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, penggabungan BUMN menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 harus dilakukan melalui Peraturan Pemerintah.

"Mengingat kebijakan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan terkait dengan kebutuhan yang vital untuk rakyat, maka sudah selayaknya kebijakan tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa serta tanpa melalui pembahasan bersama DPR," ujarnya.

"Harus dipahami bahwa BTN selama ini dalam posisinya stand alone, mampu menjadi pilar utama pemenuhan kebutuhan papan atau rumah untuk rakyat. Pemerintahan SBY seharusnya lebih memilih memperkuat BTN tersebut daripada meleburkannya dengan Mandiri," imbuhnya.

Karena itu, kata Hasto, PDIP mengajak seluruh karyawan BTN dan seluruh komponen masyarakat untuk bersatu mencegah akuisisi tersebut.

"Pemerintah SBY harus mendengarkan aspirasi dengan membatalkan rencana akuisisi BTN. Di sisi lain manajemen BTN harus terus menerus meningkatkan profesionalitas sehingga BTN semakin memberikan kredit perumahan rakyat dengan bunga yang semakin rendah sesuai dengan kemampuan daya beli rakyat," ujarnya.

Seperti diberitakan, rencana Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk melepas saham pemerintah di BTN untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri ditunda karena instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dahlan menyayangkan penundaan tersebut.

Dalam pandangan Dahlan, akuisisi BTN oleh Bank Mandiri merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing perbankan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun dia hanya bisa pasrah ketika idenya tersebut tidak dikabulkan Presiden SBY.