PDIP Calonkan Istri Bupati di Pilkada Sleman
Merdeka.com - Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sleman, PDIP akan menjagokan sosok istri Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo. Nama Kustini sendiri diusulkan PDIP karena tak ada kader internal yang berani maju di Pilkada Sleman.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Sleman, Kuswanto menerangkan sebelum mengajukan nama Kustini, pihaknya telah membuka pendaftaran calon peserta Pilkada. Hanya saja tak ada kader dari internal PDIP yang ingin maju.
"Pendaftaran pun sampai kami perpanjang karena tidak ada yang berani. Kami minim kader. Sehingga pilihan kami melamar Bu Kustini,"ujar Kuswanto, Kamis (16/7).
Kuswanto menerangkan dari survei internal PDIP, Kustini yang merupakan istri Bupati Sleman petahana, Sri Purnomo memiliki tingkat penilaian yang terbilang tinggi.
"Kan dasarnya dari survei internal. Paling tinggi itu Bu Sri Muslimatun. Ya wajar karena saat ini Wakil Bupati (Sleman). Untuk yang paling mendekati, ya Bu Kustini," ungkap Kuswanto.
Dari hasil survei internal ini, Kuswanto mengakui bahwa PDIP kemudian melamar Kustini untuk maju menjadi calon Bupati Sleman.
"Lho memang kami lamar Bu Kustini itu. Karena kami sudah tawarkan ke kader internal tidak ada yang berani maju untuk Sleman," ucap Kuswanto.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namanya juga banyak dibicarakan saat terjadi konflik antara PSSI dan LSI
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaWalaupun banyak kendala yang dihadapi, namun Estu tidak pernah menyerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyampaikan, suara para pemilih sesuai basis partai politik nyatanya terpecah.
Baca SelengkapnyaKecurangan pengukuran SPBU dapat mengganggu jalannya persiapan mudik Lebaran
Baca SelengkapnyaSuara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaHasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca Selengkapnya