PDIP: Apakah data Dipo Alam pesanan presiden?
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan data yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam soal ranking parpol terkorup berdasarkan banyaknya izin pemeriksaan kepala daerah yang dikeluarkan presiden. Tindakan Dipo itu dinilai tidak lazim.
"Seskab Dipo Alam mengumumkan kader parpol yang kepala daerah yang terkorup nomor satu Golkar nomor dua PDI Perjuangan, menurut saya apakah lazim seorang Seskab menyampaikan opini terkait pejabat daerah yang juga merupakan bagian dari aparatur pemerintahannya," tegas Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Minggu (30/9).
Tjahjo meminta dan menantang Dipo untuk blak-blakan membedah data tersebut. PDIP justru mempertanyakan apakah data tersebut merupakan pesanan Presiden SBY atau atas inisiatif Dipo Alam saja.
"Sebaiknya sebut saja nama kepala daerah dari kab/kota atau propinsi mana yang diindikasikan terlibat masalah hukum. Tidak eloklah disebut nama partainya," jelas Tjahjo.
"Apakah ini pesanan presiden atau inisiatif sendiri? Bukannya presiden selalu membangun iklim sejuk di pemerintahannya dengan mitra-mitra politiknya," lanjut anggota Komisi I DPR ini.
Oleh karena itu, Tjahjo mengingatkan, presiden perlu melakukan klarifikasi pernyataan pembantunya tersebut. "Tidak perlu Seskab yang mengklarifikasi karena kita sudah paham pernyataan tersebut arah politiknya untuk apa dan kemana," pungkasnya.
Dalam siaran persnya, Jumat (28/9), Dipo mengeluarkan data permohonan izin pemeriksaan kepala daerah terkait kasus korupsi. Hasilnya, kepala daerah dari Golkar yang terbanyak dengan 36,36 persen. Sisanya PDIP (18,18 persen), Partai Demokrat (11,36 persen), PPP (9,65 persen), PKB (5,11 persen), PAN (3,97 persen), PKS (2,27 persen).
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaPAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen
PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaBawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Bawa Data Kinerja Pertahanan Turun, Ganjar Kritik Prabowo: Kalau Staf Bapak Mau Membantu, Silakan Naik ke Atas
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Pastikan Beras SPHP Bulog Sudah Membanjiri Pasar Induk Cipinang
Presiden menyampaikan bahwa Bulog telah menggelontorkan Beras SPHP ke Pasar Induk Beras Cipinang dengan volume yang besar.
Baca SelengkapnyaPSI soal Temuan PPATK: Baiknya Dibuka ke Publik Secara Transparan
Dengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.
Baca SelengkapnyaCatat, Ini Lima Jenis Surat Suara Pemilu 2024 yang Harus Dicoblos
Hak suara terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Baca SelengkapnyaJokowi Bilang Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Anies: Jangan Berlindung Dalam Kerahasiaan Ketika Tak Bisa Jelaskan
Menurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Tuding Ada Kekuatan Besar di Balik Sirekap, PAN: Kalau Memang Ada Dibuka Saja!
Hasto mengungkapkan, langkah untuk mengganggu sistem penghitungan suara itu tak hanya terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
Baca Selengkapnya