PDI Perjuangan tandatangani komitmen keterbukaan informasi publik

Merdeka.com - PDI Perjuangan tandatangani komitmen keterbukaan informasi publik peserta pemilu. Ini merupakan upaya menghadirkan politik pada watak sejatinya yang membangun peradaban.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, komitmen terhadap keterbukaan informasi bukan hanya sekedar tekad. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, dia mengungkapkan, merupakan upaya untuk mewujudkan kultur organisasi partai.

"Agar semakin memiliki tanggung jawab tidak hanya bagi anggota dan konstituen partai, namun juga bagi bangsa dan negara di mana dedikasi kepartaian difokuskan," katanya dalam acara Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional-Deklarasi Keterbukaan Informasi Peserta Pemilu 2019, yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (22/5).

Dia mengingatkan, kegiatan partai seperti rekrutmen, pendidikan, kaderisasi kepemimpinan, komunikasi, dan agregasi kepentingan rakyat menjadi kebijakan politik partai dan pemerintahan negara. Dan itu semua memerlukan akuntabilitas di dalam penyelenggaraannya.

"Semangat keterbukaan yang melekat dengan akuntabilitas Parpol inilah yang menjadi fokus PDI Perjuangan," tegasnya.

PDI Perjuangan terus menyempurnakan sistem manajemen kepartaian, sistem sekolah partai. Untuk itu, Hasto menjelaskan, pihaknya telah mengantongi sertifikasi mutu melalui ISO 9001:2015.

"Dalam hal keuangan partai pun kami telah mengembangkan basis iuran anggota pada tanggal 20 Oktober 2015. Iuran anggota ini sangat penting karena partai pun harus berdaulat secara politik dan berdikari di dalam mengelola keuangan partai," jelasnya.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan terus mengembangkan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan dengan psikotes untuk melihat aspek kepribadian, kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah rakyat, loyalitas pada ideologi, serta daya juang.

"Sekolah partai yang mendidik struktural partai, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan sekolah ekonomi kerakyatan tersebut merupakan infrastruktur partai untuk memperkuat watak dan jati diri partai yang kokoh berdiri di atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Keseluruhan tanggung jawab politik PDI Perjuangan tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab sebagai Partai Ideologi berdasarkan Pancasila," tutupnya.