PB KB PII dukung Yusril di Pilgub DKI karena keluarga besar Masyumi

Merdeka.com - ‎Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra memenuhi undangan Pengurus Besar Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PB KB PII). Yusril mendapat dukungan penuh menjadi calon gubernur DKI karena dianggap sebagai bagian dari keluarga Masyumi.

Ketua Umum PB KB PII sekaligus Politikus PAN, Nasrulah membandingkan Yusril dengan bakal calon lain seperti Sandiaga Uno dan Adhyaksa. Akan tetapi Yusril lah yang menurutnya lebih kental sebagai kader Masyumi.

"Yang pasti kader Masyumi hanya satu, kalau Adhiyaksa agak nyambung sedikit, Sandiaga Uno agak susah nyambungnya, tapi kalau Yusril nyambungnya jelas. Salah kalau keluarga kita mau maju enggak kita dukung," Nasrullah di Cikatomas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/3).

Sedangkan Wakil Ketua PB KB PII Sofwat Hadi menyatakan calon Gubernur DKI dari kalangan Muslim lah yang tepat memimpin ibu kota.

"Kita sangat peduli bahwa kita berusaha dan mengharapkan adalah Gubernur seorang Muslim, makanya nanti dari calon Muslim saya catat ada delapan orang. Kemungkinan bukan cuma Pak Yusril saja yang berdialog dengan kita, bakal calon yang lain juga," kata Sofwat.

Yusril yang mengaku sebagai seorang Masyumi, menceritakan sejarah Masyumi dalam menata Ibu Kota. Dia bercerita, bahwa Ibu Kota pernah dipimpin seorang Masyumi. Ia menyebut tokoh Syamsuridjal yang merupakan seorang Masyumi, dulu pernah memimpin Jakarta dengan status wali kota, belum disebut gubernur.

"Sejarah Jakarta pernah dari Masyumi. Syamsuridjal itu sama seperti Jokowi, dulu jadi wali kota Solo kemudian jadi Wali Kota Jakarta. Artinya Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak terbatas ruang dan waktu. Kita yakini Islam memberikan prinsip-prinsip dan asas bagaimana kehidupan berbangsa dan negara," ujarnya Yusril.

Dia bercerita banyak yang menanyakan mengapa dirinya yang pernah jadi tokoh nasional, memilih mencalonkan diri jadi gubernur. Menurut Yusril, dia ingin menyelesaikan masalah Jakarta.

"Maka proses likuidasi itu akan berlangsung dalam lima tahun. Jadi yang ada nanti Menteri Urusan Ibu Kota, langsung diperintah Presiden," pungkasnya.