Parpol Koalisi Pemerintah Dinilai Sudah Tak Akur
Merdeka.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengkritik keras pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya terkait penanganan Covid-19 dan program vaksinasi.
Pengamat politik Ujang Komarudin melihat partai koalisi pendukung pemerintah sudah tidak kompak. Partai koalisi mulai mengambil jalan masing-masing untuk kepentingan suara di pemilu selanjutnya.
"Ya tak akur. Koalisi saat ini main masing-masing. Karena untuk kepentingan elektoral," ujar Ujang kepada wartawan, Selasa (24/8).
Ujang melihat, partai koalisi berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Melihat keadaan hari ini, jika partai tidak berbicara maka elektabilitasnya terancam tergerus.
"Karena partai-partai koalisi pemerintahan jika diam saja, maka elektabilitasnya akan turun," ujarnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menjelaskan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo sedang turun. Sejumlah survei mencatat penurunan kepercayaan publik terhadap Jokowi karena penanganan pandemi Covid-19.
"Karena imbas dari kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintah," kata Ujang.
Sebelumnya, survei Charta Politika Indonesia juga melansir data turunnya elektabilitas Partai Golkar. Kini hanya 6,6 persen. Turun dari sebelumnya 7,8 persen.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, kondisi dialami partainya seiring turunnya kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, penurunan kepercayaan publik ini berdampak terhadap partai-partai yang diasosiasikan sebagai pendukung pemerintah termasuk Golkar.
Ujang Komarudin menilai, penurunan elektabilitas Golkar itu konsekuensi berkoalisi dengan pemerintah. Menurut Ujang, kepercayaan publik yang turun bisa memengaruhi elektabilitas partai-partai yang mendukung pemerintahan.
"Itu salah satu kerugian Partai Golkar. Berkoalisi dan di saat yang sama kepercayaan rakyat terhadap pemerintah rendah," ujar Ujang kepada wartawan, Sabtu (14/8).
Dia menambahkan, Golkar dinilai salah satu partai yang loyal terhadap Presiden Jokowi. Golkar tak bermanuver dan tidak mengkritik pemerintah. Sehingga, dampaknya dirasakan langsung partai beringin ini.
"Itulah risiko berkoalisi. Selama ini hanya Partai Golkar yang loyal pada presiden. Jadi dampaknya ikut terasakan langsung oleh Partai Golkar," kata Ujang.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaParpol Pilih Beli Barang Impor, Penjualan Kaos dan Alat Peraga Pemilu Buatan UMKM Lesu
Para pedagang konveksi di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengalami penurunan penjualan produk alat kampanye.
Baca SelengkapnyaTiga Parpol Pendukung Anies Kumpulkan Bukti dan Saksi Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Tiga parpol pendukung Anies menunggu langkah PDI Perjuangan sebagai inisiator hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024
Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAHY soal Pembahasan Kabinet: Pada Saatnya Prabowo akan Mengundang Ketum Parpol
belum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.
Baca SelengkapnyaUsai KPU Umumkan Pemenang Pilpres dan Pileg, Surya Paloh Bakal Temui Parpol di Luar Koalisi Perubahan
Surya Paloh menilai pentingnya menjaga komunikasi dengan partai politik lain setelah pemilu.
Baca SelengkapnyaTak Lapor Dana Kampanye, Bawaslu Diskualifikasi 5 Parpol
Bawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.
Baca SelengkapnyaFOTO: Bawaslu dan Perwakilan Parpol Sepakat Komitmen Kampanye Damai Berintegritas di Media Sosial
Masyarakat diminta berpartisipasi mengawasi dan melapor segala bentuk pelanggaran Pemilu ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Jalan Panjang Berliku Pemakzulan Presiden, Ini Komposisi Parpol di DPR
Di era reformasi, butuh proses panjang dan berliku untuk melengserkan Presiden dari tampuk kekuasaan.
Baca Selengkapnya