Parpol belum berjalan sesuai fungsi karena negara tak beri fasilitas

Kamis, 14 September 2017 16:08 Reporter : Hari Ariyanti
Kampanye PDIP. ©2014 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Parpol di Indonesia dinilai belum bisa melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Termasuk juga kaderisasi parpol dinilai masih buruk. Persoalan ini dapat mempengaruhi indeks demokrasi di Indonesia.

Persoalan parpol tersebut salah satunya disebabkan regulasi dan proteksi bagi parpol di negara ini belum cukup baik. Demikian disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, dalam konferensi pers Indeks Demokrasi Indonesia, Kamis (14/9) di Kantor BPS RI, Pasar Baru, Jakarta Pusat.

"Mengapa parpol tidak mampu melakukan fungsi-fungsinya dengan baik karena regulasi dan proteksi parpol belum cukup baik. Dan ini harus diperbaiki secara bersama-sama oleh pemerintah dan DPR," jelasnya.

Regulasi yang mengatur parpol juga menurutnya belum cukup ramah untuk pertumbuhan parpol yang sehat. Akibatnya parpol diserahkan kepada hukum pasar.

"Negara tidak memberi perlindungan dalam porsi yang cukup bagaimana parpol dapat memaksimalkan fungsinya," jelas Bahtiar. Salah satu contohnya ialah alokasi dana parpol yang masih sangat kecil jika dibandingkan negara demokrasi lainnya di dunia.

"Apa yang perlu dilakukan ke depan? Negara harus hadir bagaimana turut bersama menghadirkan regulasi yang ramah untuk pertumbuhan parpol yang sehat," terangnya.

Kemendagri dengan dukungan DPR dan Bappenas didorong melakukan revisi UU Parpol tahun depan dan salah satunya mendorong kenaikan alokasi anggaran untuk parpol. "Parpol adalah lembaga demokrasi yang disebut langsung di UU tapi perlakuan pemerintah belum cukup baik," demikian Bahtiar. [rnd]

Topik berita Terkait:
  1. Partai Politik
  2. BPS
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.