Pansus DPR Jelaskan 3 Fokus Kajian Pemindahan Ibu Kota

Merdeka.com - Pansus pemindahan Ibu kota mulai bekerja. Pansus dikepalai Zainuddin Amali dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Fraksi Gerindra, Indah Kurnia dari Fraksi PDIP dan Bakri dari Fraksi PAN.
Pansus tersebut memiliki tiga fokus kerja sebagai bentuk respons terhadap kajian pemindahan Ibu kota yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama adalah tentang sumber pembiayaan dan infrastruktur.
"Dasar yang pertama adalah, tentang dari mana sumber pembiayaannya kemudian infrastruktur yang akan dibangun nanti," ujar Ketua Pansus Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).
Kedua adalah pengkajian tempat atau lokasi ibu kota baru. Terkait lahan dan lingkungan baru ibu kota dipindahkan.
"Ini bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja tetapi berbagai hal termasuk lingkungan sosial dan semacamnya," jelas Amali.
Poin terakhir adalah mengenai aparatur sipil negara dan regulasi terkait. Menurut Amali, tiga hal tersebut bakal dikaji dengan porsi 70 persen kualitatif dan 30 persen kuantitatif.
"Sehingga kita objektif apakah usulan pemerintah ini layak diteruskan atau tidak, kita punya dasar," kata Amali.
Masalah yang muncul, seperti kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menjadi kajian Pansus juga. Hal tersebut bakal ditanyakan kepada pemerintah.
"Ya semuanya itu, kan di situ permintaan pemerintah karena di situ minim bencana kan. Dengan kejadian yang ada, jadi fakta yang muncul dan ketika akan ditanyakan bagaimana kepada pemerintah," kata Amali.
Politikus Golkar itu menjelaskan kajian tersebut bisa diselesaikan sampai masa bakti DPR 2014-2019 habis akhir September. Amali berkata, pekerjaan Pansus tidak banyak karena tidak membahas undang-undang. Hasil pansus berupa sikap dan respons DPR terhadap wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
"Iya kemarin disampaikan oleh pimpinan tetapi kita akan membahas apa sikap dan respon dari DPR terhadap usulan dari pemerintah itu. Kalau itu sudah ada, saya kira menjadi sikap resmi lembaga," kata Amali.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Kedai Kopi di Jakarta Ini Disebut Tertua di Indonesia, Berdiri Tahun 1878
Ini jadi kedai kopi pertama di Jakarta sejak 1878, bertahan selama 145 tahun.
Baca Selengkapnya

Tak Ada Tempat Bermain, Ini Potret Miris Anak-Anak Jakarta Renang di Lautan Sampah
Tak hanya mengancam kesehatan, berenang di lautan sampah bahkan bisa merenggut nyawa anak-anak.
Baca Selengkapnya

Bambang Brodjonegoro Nilai Sekarang Momen Terbaik Pindahkan Ibu Kota ke IKN, Ini Alasannya
Bambang Brodjonegoro menilai saat ini adalah momen terbaik untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju IKN.
Baca Selengkapnya

FOTO: Keseruan NCT 127 Sapa Penggemar di Jakarta dalam 'Fact Check' Face To Face Album Sign Event
Dalam acara tersebut setiap member NCT 127 menandatangani album mereka untuk 35 NCTzen.
Baca Selengkapnya

Benarkah IKN Nusantara Jadi Tempat Buangan PNS Berkinerja Buruk?
Bambang memastikan IKN bukan tempat buangan untuk ASN yang berkinerja buruk.
Baca Selengkapnya

Begini Nasib Ekonomi Jakarta Jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
DKI Jakarta ke depannya harus bisa menjadi Global City yang sukses seperti Dubai.
Baca Selengkapnya

Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif
pembangunan polder jadi sumber masalah atas kemacetan di Jalan TB Simatupang-Tanjung Barat.
Baca Selengkapnya

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca Selengkapnya

NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca Selengkapnya

Timnas AMIN Sebut Investasi Proyek IKN Nusantara Sepi Peminat, Menteri Bahlil: Kalau Sayang Negara Bicara Masuk Akal
Bahlil kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang saat ini fokus untuk menggaet para pengusaha dalam negeri.
Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden
"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding
Baca Selengkapnya

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya