Merdeka.com - Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengatakan, pihaknya tegas menolak dalam pembahasaan Omnibus Law saat pandemi Covid-10. Menurutnya, PKS lebih mengutamakan keselamatan nyawa masyarakat dibandingkan yang lainnya.

Dia menyebut, semua energi seharusnya disalurkan untuk penanganan Covid-19. Jika Panja RUU Ciptaker Tetap Jalan membahas bersama Pemerintah. Saya melihat mereka gak peduli suara dan nyawa rakyat.

"PKS akan bergabung membahas RUU Ciptaker kalau pandemi Covid-19 dinyatakan pemerintah selesai," katanya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/4).

Apalagi, Pipin mengungkapkan, RUU Omnibus Cipta Kerja ini kontroversial. Jika pembahasan rancangan undang-undang ini dilanjutkan, menurut Pipin dapat menimbulkan kegaduhan.

"Saya lihat ini dipaksakan Pemerintah dan partai pendukung Pemerintah agar tidak diganggu oleh aksi penolakan masyarakat, terutama dari kalangan buruh," jelasnya.

Dia menyarankan, saat ini seharusnya ada Pansus DPR untuk mengawasi Pemerintah dan Satgas Covid-19. Pansus untuk memastikan bahwa Perppu dan pelaksanaannya tidak melanggar Konstitusi.

Pihaknya melihat bahwa Pansus DPR untuk mengawasi Pemerintah dan Satgas Covid-19 ini sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan Covid.

"Apalagi dalam berbagai kajian Perppu No.1 Tahun 2020 berpotensi melindungi pejabat negara untuk korupsi dan tidak bisa diproses secara hukum. Ini berbahaya dan merugikan masyarakat," tandasnya.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com