Panitia wacanakan bentuk komite etik untuk kawal Munaslub Golkar
Merdeka.com - Panitia Munaslub Golkar mewacanakan setiap calon ketua umum yang akan bertarung di Munaslub 7-8 Mei nanti, diharuskan menyetor duit sebesar Rp 20 miliar. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menghindari jual beli suara antara calon ketua umum dengan pemilik suara.
Selain itu, panitia juga mewacanakan pembentukan komite etik. Dengan harapan, komite ini mengawasi jalannya penyelenggaraan Munaslub.
"Bagus untuk menata partai ke depan dan kemudian kita mengawasi secara perilaku, termasuk panitia juga diawasi. Jangan dipikir hanya awasi kandidat," kata Ketua Organizing Committee Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Zainuddin menegaskan, penyelenggaraan Munaslub yang intinya pemilihan ketua umum Golkar harus berjalan secara demokratis, berkeadilan dan transparan. Dengan dibentuknya komite etik, diharapkan penyelenggaraan Munaslub dapat terealisasi dengan sukses.
Ketika ditanya figur Hajriyanto Y Thohari, sebagai ketua etiknya, Zainuddin mengamininya. Kata dia, sosok Hajriyanto selama ini dikenal tidak masuk dalam timses salah satu kandidat calon ketua umum Golkar. Selain itu, bekas pimpinan MPR itu juga tidak masuk dalam Kubu Agung Laksono ataupun Aburizal Bakrie saat kisruh dualisme kepengurusan terjadi.
"Figur sudah tepat. Beliau selama ini memposisikan sendiri saat perselisihan, beliau enggak di salah satu, netral. Tepat," jelasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaPolres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu
Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaPantarlih Pemilu Adalah Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, Ketahui Tugasnya
Penjelasan mengenai pantarlih pemilu dan tugas-tugasnya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaKabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Pastikan Munas Partai Golkar Tetap Digelar Desember
"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca Selengkapnya