Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Panitia wacanakan bentuk komite etik untuk kawal Munaslub Golkar

Panitia wacanakan bentuk komite etik untuk kawal Munaslub Golkar Munas Golkar di Bali. ©2014 merdeka.com/iqbal fadil

Merdeka.com - Panitia Munaslub Golkar mewacanakan setiap calon ketua umum yang akan bertarung di Munaslub 7-8 Mei nanti, diharuskan menyetor duit sebesar Rp 20 miliar. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menghindari jual beli suara antara calon ketua umum dengan pemilik suara.

Selain itu, panitia juga mewacanakan pembentukan komite etik. Dengan harapan, komite ini mengawasi jalannya penyelenggaraan Munaslub.

"Bagus untuk menata partai ke depan dan kemudian kita mengawasi secara perilaku, termasuk panitia juga diawasi. Jangan dipikir hanya awasi kandidat," kata Ketua Organizing Committee Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).

Zainuddin menegaskan, penyelenggaraan Munaslub yang intinya pemilihan ketua umum Golkar harus berjalan secara demokratis, berkeadilan dan transparan. Dengan dibentuknya komite etik, diharapkan penyelenggaraan Munaslub dapat terealisasi dengan sukses.

Ketika ditanya figur Hajriyanto Y Thohari, sebagai ketua etiknya, Zainuddin mengamininya. Kata dia, sosok Hajriyanto selama ini dikenal tidak masuk dalam timses salah satu kandidat calon ketua umum Golkar. Selain itu, bekas pimpinan MPR itu juga tidak masuk dalam Kubu Agung Laksono ataupun Aburizal Bakrie saat kisruh dualisme kepengurusan terjadi.

"Figur sudah tepat. Beliau selama ini memposisikan sendiri saat perselisihan, beliau enggak di salah satu, netral. Tepat," jelasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Baca Selengkapnya
Polres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024

Polres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024

Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
Pantarlih Pemilu Adalah Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, Ketahui Tugasnya

Pantarlih Pemilu Adalah Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, Ketahui Tugasnya

Penjelasan mengenai pantarlih pemilu dan tugas-tugasnya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Pastikan Munas Partai Golkar Tetap Digelar Desember

Jusuf Kalla Pastikan Munas Partai Golkar Tetap Digelar Desember

"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya