Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini partai politik di DPR tidak akan bisa diintervensi oleh presiden. Hal ini menanggapi kegeraman Presiden Joko Widodo yang kerap dituduh sebagai biang kegagalan pembentukan koalisi atau tokoh maju sebagai calon presiden.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, partai punya kemandirian yang kuat, sehingga tidak mudah untuk diintervensi atau diintimidasi.

"Saya meyakini bahwa seluruh partai politik yang lolos parliamentary threshold 4% di Senayan memiliki tingkat kemandirian yang kuat. Mereka tidak bisa diintervensi, diintimidasi, atau ditekan-tekan oleh pihak manapun dalam menentukan kebijakan politiknya," ujar Viva kepada wartawan, Kamis (22/12).

Dia mencontohkan, dalam pembahasan undang-undang saja partai koalisi pemerintah sering memiliki pandangan politik yang berbeda.

Viva mengatakan, sebagai kepala negara Jokowi menghormati kemandirian partai politik. Kepala negara itu tidak akan ikut campur urusan partai politik.

"Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Presiden Jokowi tentu akan menghormati eksistensi partai politik, tidak akan turut campur urusan internal partai politik. Sikap presiden seperti ini tentu penting bagi pembangunan demokrasi politik yang konstitusional dan prosedural. Hal ini akan berguna bagi penguatan kelembagaan demokrasi di Indonesia," jelasnya.

Menurut Viva pernyataan Jokowi juga bukan ditujukan kepada Koalisi Indonesia Bersatu. KIB lahir dengan landasan yang kuat.

"Menurut saya, tidak ditujukan ke KIB. Sebab KIB memiliki landasan koalisi yang terbangun berdasarkan pada kesamaan platform dan cita-cita perjuangan politik serta telah diturunkan dalam Bentuk program koalisi, yakni Program akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN)," katanya.

"Lalu pernyataan itu ditujukan kepada siapa? Bertanyalah kepada penyanyi Ebiet G Ade. Pasti dia akan menjawab, Tanyalah pada rumput yang bergoyang," pungkas Viva.

Presiden Joko Widodo menyebut, Istana selalu dituduh hal tidak benar. Kepala negara ini khawatir ada koalisi gagal terbentuk pada Pemilu 2024 nanti, lalu yang disalahkan adalah dirinya.

"Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi yang dituduh istana lagi, istana ini, istana, istana," ujar Jokowi saat perayaan HUT Hanura ke-16 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/12).

Koalisi, kata Jokowi, adalah kewenangan ketua umum partai. Setiap ketua umum bertemu bahas koalisi. Tetapi masih saja presiden yang dituduh menggagalkan.

"Padahal kita enggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu, tapi yang mau mengkambinghitamkan mau menuduh, presiden, istana, Jokowi," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan tokoh gagal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden juga jangan menyalahkan dirinya dan Istana.

"Mungkin untuk pilpres bisa seperti itu lagi ada orang atau tokoh ingin sekali mendapatkan kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan. Kekuatan besar ikut-ikutan, urusannya apa dengan saya," ujar Jokowi.