Merdeka.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik menjadi 7 persen. Hal itu demi menyederhanakan partai politik di parlemen. Namun PAN memiliki pandangan berbeda.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menilai, jika efektivitas atau stabilitas pemerintahan yang dituju, bukan dengan cara mengurangi jumlah partai di parlemen. Tetapi ideologi dari partai politik yang menduduki kursi di Senayan.

"PAN berpandangan bahwa efektivitas dan stabilitas pemerintahan tidak berdasarkan jumlah partai politik tetapi berdasarkan perbedaan ideologi politik dari partai yang di DPR," katanya dalam keterangannya, Jumat (13/11).

"Saat ini, partai politik meski memiliki ideologi politik yang menjadi ciri khasnya tetapi perbedaan ideologi partai tidak dalam posisi berlawanan/diametral, karena dipersatukan oleh Pancasila dan komitmen kebangsaan," tambah Viva.

PAN menganggap, penerapan parliamentary threshold (PT) yang cocok dan efektif harus sesuai aspek proporsionalitas Pemilu. Yaitu dengan Pemilu berkualitas berdasarkan banyaknya suara pemilih terwakili atau terkonversi menjadi kursi.

Jika PT semakin besar, suara sah nasional yang tidak terkonversi menjadi kursi juga semakin besar.

"Hal itu diperparah dengan semakin banyaknya partai politik peserta pemilu tidak lolos PT maka akan menjadi semakin besar suara yang terbuang. Hal ini menyebabkan pemilu semakin disproporsionalitas," jelas Viva.

PAN berpandangan ambang batas parlemen seharusnya tetap di 4 persen. Karena sistem ini baru satu kali diterapkan. Sirkulasi dan regenerasi berdemokrasi harus dibuka agar Pemilu kuat dan berkualitas.

"Aspek proporsionalitas sebagai syarat pemilu yang baik dan demokratis harus dijaga, tidak hanya sekedar pertimbangan karena kepentingan politik yang menutup udara bagi tumbuhnya partai politik baru," terangnya.

Viva mengatakan, berapapun ambang batas diterapkan PAN tidak khawatir apalagi takut.

"PAN siap menghadapi pemilu 2024. PAN hanya ingin mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk berpolitik secara akal sehat. Berpolitik yang memakai rasionalitas dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi melalui keputusan politik," pungkasnya.