PAN: Negara dibebankan, anggota DPR tak perlu dapat pensiun

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung wacana anggota DPR tak lagi mendapat uang pensiun di akhir jabatan. Bahkan, PAN siap merevisi UU yang mengatur tentang pensiun DPR.

"Gagasan yang perlu didukung. Mengingat masa kerja anggota Dewan hanya lima tahun," ujar Wasekjen PAN Teguh Juwarno dalam pesan singkat, Jumat (15/11).

Sekretaris Fraksi PAN DPR ini juga mendukung jika para legislator hanya mendapat penghargaan berupa pesangon saat lengser dari kursi parlemen. Dengan catatan, kata dia, nominal pesangon yang diberikan juga tidak memberatkan rakyat.

"Tidak perlu besar, namun lebih berupa penghargaan saja," imbuhnya.

Terkait dengan usulan presiden sebagai jabatan politik yang juga mestinya tak dapat pensiunan, Teguh tak setuju. Sebab menurut dia, presiden hanya dijabat oleh satu orang saja, berbeda dengan anggota DPR yang berjumlah 560 orang.

"Karena presiden kan cuma satu orang, tentu berhak dapat pensiun," tegas dia.

Anggota Komisi V DPR ini menilai, saat ini butuh banyak perubahan terkait dana pensiun bagi para pejabat yang masa jabatannya hanya berkisar lima tahun. Sebab, negara banyak dibebankan dengan uang pensiun tersebut.

"Memang harus dievaluasi secara menyeluruh. Negara ini terlalu dibebani dengan anggaran-anggaran yang tidak bermanfaat langsung buat masyarakat," terang dia.

Oleh sebab itu, pihaknya siap dengan penuh mendukung revisi UU yang menyatakan anggota DPR berhak mendapatkan pensiun.

"Kami siap mendukung revisi UU tentang hal tersebut," pungkasnya.