Merdeka.com - Plt Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta PDIP mengungkap menteri yang berimajinasi untuk kontestasi Pemilu 2024 dan kini melakukan pencitraan. Dia meminta PDIP menyebut nama agar para menteri tidak timbul saling curiga.

"Sebaiknya, disebut saja namanya. Biar menterinya tidak saling curiga. Sebab, bisa jadi masing-masing tidak ada yang merasa berimajinasi untuk ikut kontes 2024. Atau bisa juga semua merasa sudah bekerja secara maksimal. Mengeluarkan semua daya upaya dan kemampuan masing-masing," kata Saleh kepada merdeka.com, Selasa (20/10).

Menurutnya, kurang baik bila PDIP hanya menyebut pernyataan seperti itu. Semestinya, kata Saleh, hal ini adalah konsumsi internal pemerintah. Jika sudah disampaikan ke publik, tidak bisa dielakkan dan akan menjadi konsumsi bersama.

"Lagi pula, jika menemukan menteri seperti itu, sebaiknya dilaporkan ke presiden. Presiden tentu bisa mengingatkan semua menteri. Termasuk menetapkan target kerja yang harus dicapai," tuturnya.

"Menteri itu kan bisa dibriefing presiden secara kolektif. Bisa juga secara personal tergantung kebutuhannya," sambungnya.

Anggota DPR itu menambahkan, jika menteri tersebut sudah diingatkan dan tidak berubah, presiden bisa memberikan sanksi. Bahkan jika memang diperlukan, kepala negara bisa melakukan reshuffle.

"Itu adalah hak proregratif presiden untuk kesejahteraan rakyat. Mengganti menteri haruslah diarahkan bagi perbaikan kerja kabinet," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingatkan, para menteri merupakan pembantu Presiden. Menteri harus berani mengambil terobosan dan totalitas dalam memimpin kementeriannya.

Sebab itu, Hasto meminta menteri yang berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024 dan melupakan tugasnya sebaiknya berhenti sebagai menteri Presiden Joko Widodo.

"Menteri harus berani mengambil terobosan. Sebab menteri adalah sosok yang seharusnya memahami hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya. Totalitas jajaran kabinet sangat penting. Karena itulah ketika ada indikasi menteri yang terlalu berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024, dan melupakan tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai pembantu Presiden, sebaiknya segera menghentikan seluruh gerak pencitraannya, dan menempatkan kejar prestasi sebagai bagian budaya kerja. Sebab soliditas dan daya juang para menteri di tengah pandemi ini sangat penting," kata Hasto.