Merdeka.com - Fraksi Partai Gerindra resmi keluar dari Pansus Hak Angket KPK. Pansus Angket ini didominasi diisi oleh parpol-parpol pendukung pemerintah. Tak terkecuali Partai Amanat Nasional (PAN) yang belakangan ini berseberangan dengan sikap pemerintah, khususnya terkait pembahasan RUU Pemilu.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, partainya masih memikirkan soal keluar atau tetap dalam Pansus Angket KPK.

"Apakah kalau keluar itu bisa bermanfaat artinya bisa memperkuat KPK, atau di dalam bisa memperkuat KPK, nanti kita pikirkan," kata Zulkifli usai mengisi acara seminar di Gedung Bank Bukopin, Jakarta, Selasa (25/7).

Sebelumnya, Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa menjelaskan bila partainya resmi keluar dari Pansus Angket KPK. Keputusan penarikan diri ini, kata Desmond, sudah dikonsultasikan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Ya hari ini dikirim suratnya. Semua (keputusan) sudah sepengetahuan pimpinan pasti," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Desmond menjelaskan, alasan Fraksi Gerindra keluar dari Pansus Hak Angket KPK adalah terkait syarat pembentukan Pansus dan jadwal rapat yang selalu terkesan dadakan.

"Pembentukan itu dibentuk 5 fraksi dan 2 fraksi belum menyetor, yaitu Gerindra dan PAN. Nah dasar itu kan pembentukan pansus itu kan nggak memenuhi syarat UU MD3 dan tatib. Kalau kami biarkan ini dan tak bersikap ya ada sesuatu yang salah kan," imbuh Desmond kepada wartawan di lokasi.

"Nah kedua rapat-rapatnya juga seolah-olah dadakan, seperti ke Lapas Sukamiskin saya bilang tidak setuju, tapi mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau mereka berangkat, Gerindra akan keluar. Setelah berangkat dari Lapas Sukamiskin itu kan kami nggak pernah aktif lagi," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini juga menegaskan, ada upaya melemahkan KPK lewat Pansus ini. Karenanya, Fraksi Gerindra memilih keluar dari Pansus tersebut.