PAN DKI Sebut BPN Bukan Koalisi Permanen
Merdeka.com - Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengatakan, partainya bebas menentukan arah tujuan usai pengumuman Pemilu 2019. Hal itu lantaran sifat koalisi yang diusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidaklah permanen.
"Saya kalau ngobrol sama Ketum (Zulkifli Hasan), ketum bilang sama, kita masih di Prabowo-Sandi, masih 02 dan sebagainya. Baru nanti setelah tanggal 22 Mei perlu disikapi dan menyikapi seperti apa. Kan juga kan ini bukan koalisi permanen. Jadi tunggu nanti tanggal 22 Mei kemana. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan ya wajar," katanya di Gedung DPW PAN DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (20/5).
Menurut Eko, koalisi yang tidak permanen tak juga bisa seenaknya diartikan bahwa PAN akan merapat ke kubu Jokowi. Nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh pimpinan pusat, usai keputusan KPU akan hasil Pilpres 2019 ditetapkan.
"Artinya nanti diserahkan kembali keputusan DPP, mengarah ke mana. Apakah tetap mengikuti 02, atau kita independen, atau bagaimana. Jadi keputusannya bukan keputusan Pak Zul, bukan Eko Patrio. Itu nanti diputuskan di DPP," jelasnya.
Diberitakan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zukifli Hasan disebut-sebut sempat meminta jatah kursi pimpinan DPR atau MPR pada Joko Widodo ( Jokowi). Hal itu disampaikan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding.
Namun hal itu langsung dibantah oleh Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. Sementara Zulhas mencuit bahwa kehadiran dirinya di Istana sebagai Ketua MPR dan tak ada kaitan dengan partai.
Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaBegini Kondisi Koalisi Ganjar-Mahfud Usai Prabowo Menang Pilpres 2024
Keadaan politik berkembang dinamis usai KPU mengumumkan hasil Pilpres.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Istana soal Jokowi Disebut Angkat Jutaan CPNS Jika Gibran Menang
Tidak seharusnya perekrutan PNS dikaitkan dengan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca Selengkapnya