Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tengah mempertimbangkan posisi PAN di Pansus angket KPK. PAN akan melihat perkembangan dan dinamika Pansus selama 1 bulan ke depan.

"Nah sekarang kita lihat nanti, kalau memang di luar lebih bagus ya kita di luar. Tapi kalau kita enggak di dalam bisa berbahaya kita di dalam. Kita lihat dulu nih. Satu bulan ini kayak apa, kita ingin menguatkan," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).

Sikap PAN di Pansus angket KPK bisa membuat hubungan dengan partai koalisi pendukung pemerintah tambah panas. Sebab, Pansus angket KPK diisi oleh para partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Zulkifli, PAN akan tetap berada di Pansus apabila penggunaan angket mengarah pada penguatan KPK. Sedangkan, jika angket bertujuan melemahkan KPK, PAN mempertimbangkan menarik diri dari Pansus.

"Tidak ada belum (ada keputusan mundur dari Pansus). Kita lihat satu bulan ini. Kalau memperkuat terus kalau tidak kita pikirkan," tegasnya.

Hubungan PAN dan koalisi Jokowi panas karena perbedaan sikap dalam pengesahan RUU Pemilu. Bahkan, partai koalisi Jokowi mendesak agar PAN keluar saja dari partai pendukung pemerintah.

Namun hal itu tak bikin kapok PAN. Zulkifli berani ambil risiko jika memang harus kembali berbeda dengan partai pendukung Jokowi-JK di Pansus angket KPK.

Zulkifli mengakui muncul anggapan di masyarakat bahwa angket yang berjalan di Pansus sebagai bentuk barter dengan kasus e-KTP yang menjerat sejumlah anggota DPR. PAN mengingatkan Pansus untuk tidak menggunakan angket sebagai alat barter dengan penanganan kasus e-KTP yang ditangani KPK.

"Ada beberapa yang publik mengira ini barter, barter e-KTP. Kita selalu eh kalau mau itu enggak boleh. Kita di dalam meminta teman-teman agar jangan sampai publik berpendapat ini barter e-KTP," tegasnya.

"Kalau memang betul ingin memperkuat mana dong. Akhirnya PAN manggil pakar hukum. Kalau kita ingin berguna di dalam terus, ya kalau tidak kita cabut," sambungnya.

Pihaknya menegaskan, tetap berkomitmen agar Pansus memperkuat KPK. Hal itu dibuktikan dengan kritik keras terhadap langkah yang diambil Pansus angket KPK. Semisal, rencana Pansus memanggil tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani.

Kemudian, kritik soal terpilihnya politikus Golkar Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Ketua Pansus angket KPK karena tengah dikaitkan dengan kasus e-KTP. Atau ketika ada anggota Pansus mengancam ingin membekukan anggaran KPK di RAPBN 2017.

"Awal-awal kita kritik keras, misalnya belum-belum panggil Miryam. Loh maksudnya apa? Gitu. Kita juga kritik kalau bisa ketuanya tidak berurusan dengan yang lain-lain, kita juga sampaikan itu," tandasnya.