Paket Ekonomi Dikritik Pro Asing, Kubu Jokowi Sebut Prabowo Pakai Politik Genderuwo
Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga memandang capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sedang menerapkan politik genderuwo. Contohnya dengan cara menakut-nakuti masyarakat tentang paket kebijakan ekonomi Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menyebut kebijakan jilid 16 itu membuka pintu asing untuk menguasai 28 sektor industri dalam negeri.
"Jadi saya katakan ini kembali lagi ucapan pak Prabowo seperti sebelumnya hanya bluff saja. Kemudian mempengaruhi publik seakan kita diserahkan kepada asing ini kan dikatakan menakuti kembali lagi seperti politik genderuwo lagi," ujar Arya ketika dihubungi, Rabu (21/11).
Arya menjelaskan, Jokowi membuka investasi asing untuk beberapa sektor yang kurang dinikmati. Paket kebijakan itu bertujuan untuk merelaksasi sektor industri yang kurang dinikmati.
"Hal-hal yang berhubungan dengan bisa dikatakan saat ini investasi yang masuk pun minim jadi ini adalah sebuah cara pemerintah untuk relaksasi supaya sektor yang tidak diminati asing kembali ada yang masuk karena diberikan ruang yang lebih besar," jelas Arya.
Dia menampik jika Jokowi membuka lebar untuk asing. Arya mencontohkan sektor yang masih segar seperti minyak dan gas tetap dikelola pemerintah.
"Kita kan tahu seperti minyak gas yang diminati pasar malah diambil alih pemerintahan saat ini dengan bumn seperti Freeport. Ini sebenernya kebijakan pak Jokowi bisa dikatakan bukan pro asing," ucapnya.
Arya menambahkan, di sektor UMKM pun sama. Jokowi memberikan kebijakan melarang UMKM asing dengan nilai di bawah Rp 10 M masuk ke Indonesia.
"Jadi UMKM asing tidak bisa masuk ke Indonesia karena ada prasyarat tidak boleh di bawah Rp 10 miliar," ucapnya.
Diberitakan, Calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto mengkritisi paket kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia jilid 16. Kebijakan ini dikatakannya memberi peluang besar pada pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri dalam negeri.
Dia menganggap, pemerintah Indonesia telah melanggar Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Menurutnya, sekarang ini nyatanya banyak pelabuhan yang dikuasai oleh asing. Bandara militer pun dikuasai oleh swasta.
"Itu adalah objek-objek vital kita untuk hajat hidup rakyat Indonesia dan harus dikuasai oleh negara, ini di mana kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara. Negara kita telah tergadaikan," papar Prabowo di kediamannya di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Hambalang, Bogor, Selasa (20/11/2018) melalui keterangan tertulis yang diterima.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaPrabowo Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen, Begini Strateginya
Proyeksi Prabowo ini berkaca pada kian meningkatnya daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaAkui Kehebatan Program Jokowi, Prabowo Siap Lanjutkan Demi Indonesia yang Lebih Baik
Prabowo mengaku banyak program Jokowi yang sangat baik untuk kemajuan Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo: Orang yang Jelek-Jelekin Jokowi Kemungkinan Antek Asing
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa Jokowi sosok yang pekerja keras.
Baca SelengkapnyaPrabowo Beri Sinyal Bakal Larang Perusahaan BUMN Jalankan Bisnis Hotel
Prabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia lebih tinggi lagi.
Baca SelengkapnyaBertemu Presiden JAPINDA, Jokowi Apresiasi Bantuan Promosi Kerja Sama Ekonomi
Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tegaskan Komitmen untuk Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembangkan dan mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Baca SelengkapnyaRamai Kritik Prabowo Terima Penghargaan Jenderal Bintang 4, Ada Pelanggaran Aturan?
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.
Baca SelengkapnyaPuji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah
AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca Selengkapnya