Merdeka.com - Nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih tergantung. Antara pemerintah dan DPR saling tunjuk hidung. Sebagai penyebab mandeknya pembahasan RUU yang dianggap mampu membuat kapok koruptor.

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, NTT, Johanes Tuba Helan menilai, RUU Perampasan Aset hasil tindak pidana merupakan langkah maju pemerintah dalam pemberantasan praktik korupsi.

"RUU ini ketika nanti menjadi undang-undang maka ini langkah maju dalam memberantas praktik korupsi. Karena pada akhirnya korupsi tidak menguntungkan si koruptor," katanya dikutip dari Antara, Jumat (14/4).

Dia mengatakan hal itu terkait dengan RUU Perampasan Aset hasil tindak pidana yang hingga kini belum selesai dibahas oleh DPR dan kementerian terkait.

Tuba Helan mengatakan, ketika ada UU Perampasan Aset hasil tindak pidana dijalankan, maka pihak-pihak yang melakukan korupsi akan berpikir panjang.

Harta pelaku dari hasil korupsi dan bukan hasil korupsi, kata dia, akan diambil negara untuk menutup kerugian keuangan negara.

"Jadi oknum-oknum yang berniat melakukan korupsi akan berpikir seribu kali karena selain diancam hukuman pidana, juga menjadi miskin," katanya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana itu mengatakan, regulasi perampasan aset juga akan menguntungkan rakyat. Karena uang hasil korupsi yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat bisa kembali digunakan sesuai peruntukkan.

Oleh sebab itu, kata dia, RUU tersebut sangat mendesak untuk diselesaikan pembahasannya dan selanjutnya disahkan sebagai UU untuk diterapkan dalam memberantas praktik korupsi.

Artinya, kata dia, tidak ada alasan menunda atau menghalang-halangi pembentukan UU tersebut jika semua elemen pemangku kepentingan memiliki tekad yang sama untuk memberantas praktik korupsi.

"Jadi ini sangat mendesak untuk disahkan, kalaupun ada yang protes itu perlu dipertanyakan kemauan untuk membasmi korupsi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan ke DPR dan Kementerian terkait agar RUU Perampasan Aset segera diselesaikan menjadi undang-undang. Menurut Jokowi, regulasi tersebut sangat penting.

"Kita terus mendorong agar RUU Perampasan Aset segera diselesaikan, penting sekali UU ini saya sudah sampaikan juga pada DPR, kementerian terkait segera selesaikan," kata Jokowi di Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).

Jika sudah selesai, Jokowi akan menerbitkan Surat Presiden terkait RUU Perampasan Aset. Jokowi pun heran hingga kini RUU tersebut belum selesai.

"Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surpres secepatnya sudah kita dorong, sudah lama kok. Masa enggak rampung-rampung," ujarnya.

Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan, pemerintah akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang belum menerima RUU Perampasan Aset. Menurutnya, RUU Perampasan Aset perlu disetujui untuk kepentingan rakyat.

"Ini mungkin hambatannya di mana ini, pemerintah akan minta dan mendorong supaya pihak-pihak yang memang belum setuju itu supaya bisa memahami bahwa ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tetapi untuk kepentingan pemerintah sendiri, hasilnya untuk rakyat," kata Ma'ruf di Kalimantan Selatan, Selasa (11/4).

Ma'ruf menjelaskan, RUU Perampasan Aset akan mengatur bahwa aset yang didapati dengan cara yang tidak sah atau ada unsur korupsinya akan dirampas oleh negara. Selain itu, akan mengatur pengelolaan aset hasil rampasan agar bisa terurus dan tidak terbengkalai.

Ma'ruf enggan menyebut siapa pihak-pihak yang tak setuju RUU Perampasan Aset. Dia berharap agar RUU Perampasan Aset segera diproses karena sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).