Pakar Hukum soal KSP Moeldoko Ambil Alih Demokrat: Kalau Presiden Diam Berarti Setuju
Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun turut berkomentar soal isu pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, jika dalam pusaran konflik ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) diam, dan selalu berlindung di balik alasan urusan internal Demokrat, maka Refly menduga Jokowi merestui aksi bawahannya itu.
"Kalau presiden keep silent, artinya membiarkan saja. Beralasan bahwa ini adalah konflik internal, tapi at the same time tetap menjadikan Moeldoko sebagai KSP, walaupun secara hostile merebut atau men-take over jabatan di Partai Demokrat, maka bisa dipastikan bahwa Presiden Jokowi pun menyetujui bahkan barangkali berada di balik take over tersebut," terang Refly dalam kanal Youtube pribadinya, dikutip pada Senin (8/3).
Refly menyarankan agar Jokowi memberhentikan Moeldoko dari jabatannya di Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Hal itu demi menunjukkan netralitas presiden dalam kemelut di tubuh Demokrat yang melibatkan Moeldoko.
"Persoalannya bukan soal rangkap jabatannya, tetapi soal memastikan yang namanya Istana bersikap atau bertindak netral. Karena kalau Istana tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Moeldoko, maka Istana atau Presiden Jokowi dengan gampang akan dituduh berada di balik semua ini," ujarnya.
Dalam konflik di tubuh partai yang identik dengan warna biru itu, menurut Refly turut melibatkan aktor lingkar dalam Istana. Hal inilah yang membuat pertikaian ini bukan lagi konflik internal. Untuk itu presiden dituntut agar segera bersikap demi menghindari prasangka yang nantinya bakal terbentuk di masyarakat.
"Saya kira anggota Demokrat yang menyelenggarakan KLB tidak akan mempertimbangkan Moeldoko seandainya yang bersangkutan tidak menjabat di pemerintahan, ya sekelas KSP ini misalnya," sebut dia.
"Sekarang di hari-hari ke depan kita akan lihat apakah Presiden Jokowi netral, atau sesungguhnya Jokowi berada di balik semua ini atau paling tidak memberikan endorsement secara diam-diam," sambungnya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
VIDEO: Moeldoko Keras Bela Jokowi Buntut Jusuf Kalla Kritik Pedas Netralitas Presiden di Pilpres
Moeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah
Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Rencana Pemakzulan Jokowi, Mulai Peringatan untuk Presiden Sampai Pasang Badan Eks Panglima
Justru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya